Savic Ali Kritik Arah Kebijakan Pemerintah yang Sentralistik, Jauh dari Kepentingan Rakyat Kecil

Batang, NU Online

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohamad Syafi' Alielha atau Savic Ali menyoroti arah kebijakan pemerintah saat ini yang menunjukkan kecenderungan kembali pada pola sentralistik yang dinilai menjauh dari kepentingan masyarakat, khususnya kelompok bawah.

Hal tersebut disampaikan dalam Sarasehan Lakpesdam PCNU Batang bertema “Prioritas Kebijakan Bergeser; Pembangunan Desa, Pendidikan dan Kesehatan Terpinggirkan” pada Sabtu (11/4/2026) di Gedung MWCNU Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Dalam paparannya, Savic mengawali dengan refleksi mengenai perjalanan pemerintahan di Indonesia yang menurutnya belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil.

“Indonesia puluhan tahun tidak memiliki pemerintahan kredibel dan juga tidak punya keberpihakan terhadap mereka yang ada di bawah,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut telah berlangsung sejak masa Orde Baru, di mana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan.

“Saya kira selama Orde Baru masyarakat Indonesia sebagian besar masyarakat termasuk NU, dan saya kira masyarakat Batang keseluruhan saya kira tidak menikmati pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan Orde Baru,” tegasnya.

Savic mencontohkan bagaimana capaian ekonomi nasional pada masa itu tidak berdampak langsung pada masyarakat bawah.

“Pertamina pernah menjadi perusahaan yang sangat besar tetapi saya kira sebagian besar orang tidak menikmati termasuk masyarakat Batang dan masyarakat apalagi NU yang dimarginalisasi,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti keterbatasan akses politik bagi kelompok tertentu pada masa tersebut.

“Saya kira pada zaman Orde Baru itu mencari orang NU itu misal jadi ketua DPRD gitu aja susah sekali hampir nggak ada. Artinya selama puluhan tahun kita memiliki kekuasaan yang tidak peka tidak peduli tidak sensitive terhadap kepentingan terbesar masyarakat dan sangat sentralistik," katanya. 


Makanya, lanjut Savic, kuatnya sentralisasi pada masa lalu menjadi salah satu pemicu lahirnya tuntutan desentralisasi pada era Reformasi 1998.

“Makanya kemudian waktu era reformasi salah satu tuntutan itu desentralisasi. Kenapa? Karena memang semua dulu serba Jakarta,” jelasnya.

“Bupati gubernur sudah ditunjuk dari Jakarta aja, nggak dipilih. Seluruh aset mau itu minyak, tambang, hutan itu praktis diputuskan dari Jakarta. Bupati nggak bisa apa-apa,” katanya.

Akibatnya, distribusi ekonomi menjadi tidak merata.

“Artinya kekuasaan benar-benar sentralistik. Uang hanya beredar di Jakarta sehingga kemiskinan di luar Jakarta itu begitu dalam,” lanjutnya.

Menurut Savic, kebijakan otonomi daerah yang lahir setelah reformasi memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk berkembang.

“Otonomi daerah yang memberi kekuasaan lebih besar pada pemimpin-pemimpin daerah baik gubernur maupun bupati dan itu berlangsung lama,” ujarnya.

Savic juga menilai bahwa era reformasi membawa sejumlah kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat bawah, baik melalui penguatan anggaran daerah maupun program perlindungan sosial dan peningkatan dana desa.

“Saya kira kemudian tahun 2015-an lah ya, secara umum dana desa itu kurang lebih mungkin sudah di atas 500 juta, nyampe kemudian menyentuh satu miliar. Sehingga kepala desa punya keleluasaan untuk memecahkan problem-problem yang ada di desanya, terutama soal infrastruktur,” ungkapnya.

Selain itu, ada juga kebijakan untuk melakukan back up bantuan langsung tunai dan berbagai bentuknya yang ada Program Keluarga Harapan (PKH) dan segala macam dan juga ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang juga dari sejak awal reformasi.

“Kalau dia sakit dan buat orang yang miskin dibayarin oleh negara, jadi nggak ada istilah kalau orang miskin dilarang sakit baru akan mampu berobat,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut menandai pergeseran dari pendekatan lama yang hanya mengandalkan efek tetesan ekonomi.

“Dulu nyaris tidak ada tetesan yang disebut sebagai trickle down effect, tetapi menjadi kebijakan afirmasi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Meski demikian, Savic menilai semangat desentralisasi tersebut kini mulai melemah. Ia menyoroti pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai kembali menguatkan sentralisasi.

“Saya menyaksikan di era presiden yang sekarang Prabowo semangat desentralisasi itu dipangkas,” ujarnya.


Ia bahkan menyebut paradigma yang digunakan masih serupa dengan pola lama.

“Saya kira Prabowo presiden yang saya kira softwarenya memang masih software Orde Baru yang memandang bahwa sesuatu itu baik kalau terpusat, kalau sentralistik, kalau dikomando dari atas. Prabowo pernah mengatakan daerah jangan menantang pusat” tegasnya.

“Mengkritisi sejumlah kepala daerah terutama juga ada kepala daerah yang beli mobilnya berapa miliar gitu tapi kemudian ada yang punya pokoknya daerah jangan menantang pusat. Ada dana desa kemana dananya di Bupati ke mana di Gubernur tapi okelah saya ambil alih tanggung jawab. hari ini harusnya ada bupati atau kepala desa yang ngomong soal dana tersebut,” katanya.

Savic juga menyoroti kondisi demokrasi yang diwarnai minimnya keberanian untuk menyampaikan kritik.

“Problemnya hari ini tidak ada yang berani ngomong kecuali temen-temen muda,” ujarnya.

Ia menilai banyak pihak sebenarnya memiliki keberatan, namun memilih diam karena berbagai pertimbangan politik.

“Ketua partai sebenarnya juga keberatan, tapi lebih sedikit daripada yang diam,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut berbahaya karena membuka ruang bagi kekuasaan berjalan tanpa kontrol.

“Tujuan kekuasaan pertama-tama adalah memelihara kekuasaan, baru kemudian menciptakan kebaikan,” ujarnya.

Savic menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjanga keseimbangan demokrasi. Ia mengingatkan anak muda memiliki peran strategis untuk menyuarakan kritik dan mendorong perubahan.

“Tantangannya di orang-orang muda,” katanya.