Resolusi Ekonomi 2023, Kebijakan Pemerintah Harus Prorakyat Kecil

Jakarta, NU Online

Pengamat Ekonomi dari Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Amrullah Hakim memprediksi pertumbuhan ekonomi sejak tiga bulan terakhir dan enam bulan ke depan dinilai akan sulit. Bahkan, pertumbuhan (growth) ekonomi akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan ekonomi kita mungkin berada di angka 4 persen atau 5 persen. Jadi 6 bulan ke depan masih akan sulit. Tentu tidak terelakkan bakal lambat pertumbuhan ekonomi kita," kata Amrullah kepada NU Online, Rabu (4/1/2023).

Tantangan pemerintah dalam 6 bulan ke depan, sambung dia, harus membuat kebijakan yang prorakyat kecil sehingga rakyat bisa bekerja untuk membeli kebutuhan pokok.

Seperti diketahui, pertumbuhan Indonesia bergantung pada komoditas. Indonesia menjual komoditas batu bara, gas LPG, ekspor kopi dan lain sebagainya yang dalam tiga bulan terakhir alami penurunan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

"Aliran komoditas ini turun akibat dari perang Ukraina-Rusia sehingga melambatkan rantai pasok global dari masyarakat dunia. Di Amerika-Eropa suku bunga naik membuat negara ini mengerem pengeluaran. Sementara di China kemarin masih ada Zero Covid Policy itu juga demand terbesar membuat suplai kurang dan harga turun," terangnya. 

Ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk memitigasi risiko di tahun 2023, salah satunya dengan menjaga daya beli masyarakat.

"Daya beli masyarakat harus tetap tinggi terutama untuk kebutuhan pokok. Kalau rakyat sulit untuk beli kebutuhan pokok ini akan bahaya. Makanya kemarin BBM Pertalite subsidi tapi Pertamax dilepas. Supaya pemerintah punya uang untuk membuat program sehingga rakyat jadi bekerja dan membangun lapangan kerja. Uangnya dapat membeli kebutuhan pokok," ungkap Amrullah.

Pemerintah melalui Undang-Undang Tahun 2023 telah menetapkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak boleh lebih dari 3 persen. Artinya, ke depan pemerintah akan sulit memberikan bantuan langsung atau tunai karena diatur sedemikian rupa sehingga anggaran tidak lebih dari 3 persen. "Itu, minusnya," Amrullah menjabarkan.

Contohnya, bantuan subsidi BBM beberapa waktu lalu jangan sampai kurang atau salah sasaran bantuan justru diberikan kepada orang yang mampu (kaya).

"BBM transportasi umum harus tetap ditambahin, jadi rakyat yang tidak bisa naik kendaraan pribadi bisa naik transportasi umum yang lebih murah termasuk tarif naik KRL dan busway jangan sampai naik. Nggak boleh," tegasnya.

Kemudian program pendidikan dan kesehatan, pemerintah harus menjamin rakyat kecil dengan terus melakukan perbaikan pada layanan kesehatan BPJS, KJS dan lainnya. Selain itu membuat lapangan kerja baru untuk rakyat. Jangan sampai perusahaan hengkang dari Indonesia dan pindah ke Vietnam.

"Itu kemarin banyak perusahaan star up yang kehilangan pegawainya mereka harus dapat perlindungan. Yang seperti itu Menteri Tenaga Kerja harus segera awas karena mereka yang bisa bekerja di star up company itu mesti orang-orang pintar. Itu menjadi perhitungan," kata Magister Manajemen lulusan Universitas Indonesia itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut momentum pemulihan ekonomi di Tanah Air masih terjaga. Ini dibuktikan dari ekonomi yang berada di level 5 persen selama 4 kuartal.

Hal ini membawa optimisme di tengah berbagai risiko perlambatan ekonomi dunia yang masih terdampak efek pandemi. Ditambah lagi dengan konflik geopolitik yang bikin harga-harga melambung.

"Indonesia tumbuh sebanyak 5 persen selama 4 kuartal berturut sejak Q4-2021, kemudian di Q1-2022, Q2-2022 meningkat lagi 5,4 persen dan Q3-2022 5,7 persen," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (3/1/2023).

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen pada kuartal IV-2021, 5,01 persen pada kuartal I-2022, 5,44 persen pada kuartal II-2022 dan kuartal III-2022 kembali mencatatkan kinerja impresif dengan mampu tumbuh sebesar 5,72 persen.

Kontributor: Suci Amaliyah
Editor: Kendi Setiawan