Setoran Biaya Haji Tak Sesuai Syariah
NU Online · Sabtu, 13 Juli 2013 | 00:02 WIB
Jakarta, NU Online
Proses setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang berlangsung selama ini tidak sesuai dengan syara’. Karena, akad yang digunakan saat setoran tidak sesuai dengan maksud pemiliknya.<>
“Akadnya termasuk ijarah atau wadi‘ah fasidah,” kata Staf Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) Sarmidi dalam sidang pleno.
Putusan itu merupakan hasil bahtsul masail nasional LBM PBNU di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, Yogyakarta, Selasa-Rabu (2-3/7).
Forum diikuti oleh Syuriyah PWNU se-Indonesia dan utusan dari sejumlah pesantren. Mereka menilai, pemilik dana BPIH sesudah disetor ke rekening Kemenag adalah calon jamaah haji. Sementara pemilik manfaat atau imbalan dari hasil pengelolaan dana BPIH yang telah disetor juga calon jamaah haji.
Kalau calon jamaah haji pemilik dana BPIH, maka pengelolaan dana oleh Kemenag bersifat tasharruf fudluli. Tasharruf fudluli ialah praktik pengelolaan oleh pihak yang tidak berwenang.
Untuk itu, LBM PBNU mengusulkan akad wakalah antara calon jamaah haji dan Kemenag. Akad wakalah itu dituangkan dalam form dan dibaca oleh calon jamaah haji. Akad wakalah menyatakan pelimpahan wewenang calon jamaah kepada Kemenag untuk mengelola dan menggunakan dana BPIH untuk ibadah haji.
Usulan ini dimaksudkan agar penggunaan dana BPIH dan ibadah haji jamaah pengguna dana tersebut sesuai dengan syariah.
Penulis: Alhafiz Kurniawan
Terpopuler
1
PBNU Umumkan Susunan Kepengurusan 2026–2031 Hari Ini
2
Susunan Lengkap Kepengurusan PBNU Masa Khidmah 2026-2031
3
Kabar Baik, Kemenhaj Turunkan Masa Tunggu Haji Jadi 14 Tahun
4
Hari Ke-15 Pencarian Korban KMP Virgo Transport 8 Tenggelam: 2 Jenazah Ditemukan, 69 Masih Hilang
5
Wajah Baru Kepengurusan PBNU 2026-2031: Masuk Dua Tokoh Disabilitas di Kepengurusan
6
Gaji Guru dan Nakes PPPK Ditanggung APBN 2027 Sebesar Rp23 Triliun
Terkini
Lihat Semua
