Nasional
Soal Covid-19, Pemerintah Perlu Atur Lalu Lintas Komunikasi Pejabat Negara
NU Online · Jumat, 3 April 2020 | 12:00 WIB
Ilustrasi: Presiden Jokowi dan para menteri kabinet. (Foto: Biro Pers Setpres)
Abdul Rahman Ahdori
Kontributor
Jakarta, NU Online
Direktur HICON Law and Policy Strategies yang juga Ketua Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum (LBH) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta, Hifdzil Alim meminta kepada pemerintah untuk mengatur lalu lintas komunikasi oleh pejabat negara. Pengaturan itu dilakukan agar tak membuat masyarakat kebingungan pernyataan siapa yang perlu diikuti.
Ia menambahkan, aturan itu dapat dibuat pemerintah dengan mempertegas koordinasi satu pintu dan menunjuk siapa yang berhak menyampaikan informasi atau kebijakan lain yang berasal dari pemerintah. Kehebohan dan salah tafsir di masyarakat, lanjutnya, disebabkan oleh banyaknya pernyataan pemerintah yang tak seragam.
“Ketika situasi rumit seperti ini koordinasi satu pintu menjadi hal utama untuk menhindari salah tafsir atau untuk meghindari kehebohan yang sering muncul tentang pernyataan-pernyataan pejabat. Tidak ada lagi Jubir ngomong A, Mensesneg ngomong B, Presiden ngomong C. Tidak bisa begitu harus ditunjuk siapa yang bisa ngomong,” kata Hiddzil Alim kepada NU Online, Jumat (3/4).
Menurut dia, pihak yang seharusnya dapat mengatur lalulintas komunikasi tersebut adalah gugus tugas yang telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Terutama menyangkut kebijakan pencegahan Covid-19 oleh masyarakat.
Misalnya pernyataan mudik dan tidak mudik oleh warga pendatang di sejumlah daerah utamanya di wilayah Ibu Kota Jakarta. Seharusnya, yang menyampaikan informasi tersebut adalah Satuan Gugus Tugas (Satgas) yang telah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Bukan pihak lain seperti oleh Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut.
Idealnya, lanjut dia, saat memberikan informasi ke masyarakat, pemerintah tidak membuat bingung, tegas dan penuh banyak pertimbangan mendalam agar kebijakan tersebut tidak berdampak buruk terhadap keselamatan masyarakat.
“Dengan begitu masyarakat hanya mendengar satu arus informasi saja, dan yang penting ini adalah soal kepastian tentang pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat. Semakin banyak pejabat yang ngomong tidak satu frame, tidak satu nada tidak satu substansi malah membuat masyarakat tambah sakit gara-gara penyebaran virus corona ini,” tuturnya.
Pewarta : Abdul Rahman Ahdori
Editor: Fathoni Ahmad
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1447 H Jatuh 27 Mei 2026
2
Tim Hisab Rukyat: Hilal Awal Dzulhijjah 1447 H Penuhi Kriteria MABIMS, Idul Adha Diperkirakan 27 Mei 2026
3
Hilal Terlihat, PBNU: Idul Adha 1447 H Rabu, 27 Mei 2026
4
Menhan Sebut Seluruh Kabupaten di Jawa Akan Dikawal Batalyon Teritorial pada 2026
5
Tiga Jurnalis Indonesia Bersama Aktivis Ditangkap Israel, Dewan Pers Minta Pemerintah Bertindak
6
Ambruknya Rupiah Dinilai Tekan Rakyat Kecil, DPR Soroti Harga Kebutuhan Pokok
Terkini
Lihat Semua
