Soal Jadwal Muktamar, Ketua Panitia: Tunggu Keputusan PBNU
NU Online · Jumat, 26 November 2021 | 22:45 WIB
Muhammad Syakir NF
Penulis
Jakarta, NU Online
Ketua Panitia Muktamar Ke-34 NU KH M Imam Aziz menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai penyelenggara muktamar terkait kepastian jadwal forum permusyawaratan tertinggi NU itu.
"Kami panitia masih menunggu keputusan PBNU," katanya pada Jumat (26/11/2021).
Imam menyampaikan bahwa panitia siap melaksanakan keputusan yang ditetapkan PBNU. “Panitia Muktamar siap melaksanakan keputusan PBNU,” lanjut dia.
Sedianya, Muktamar Ke-34 NU dilaksanakan di Lampung pada 23-25 Desember 2021. Namun, jadwal tersebut terhalang status kebijakan Pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 selama masa libur Natal hingga tahun baru (nataru). Kebijakan tersebut berlaku mulai dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.
Kebijakan PPKM pada libur Nataru itu berdampak pada aturan perjalanan dan penyelenggaraan acara yang melibatkan banyak orang.
Sementara itu, keputusan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU yang dilaksanakan pada 25-26 September 2021 di Jakarta lalu menegaskan bahwa penyelenggaraan Muktamar akan mematuhi keputusan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah setempat.
“Sesuai keputusan Munas, penyelenggaraan Muktamar harus mematuhi arahan/keputusan Satgas Covid-19, baik nasional maupun daerah,” ujarnya.
Imam menjelaskan bahwa panitia telah melaporkan perkembangan persiapan penyelenggaraan Muktamar Ke-34 kepada PBNU. Hal tersebut disampaikan sebagai bahan pertimbangan penetapan jadwal penyelenggaraan Muktamar yang menandai akhir 100 tahun pertama dan awal 100 tahun kedua NU itu.
Editor: Syakir NF
Terpopuler
1
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1447 H Jatuh 27 Mei 2026
2
Tim Hisab Rukyat: Hilal Awal Dzulhijjah 1447 H Penuhi Kriteria MABIMS, Idul Adha Diperkirakan 27 Mei 2026
3
Hilal Terlihat, PBNU: Idul Adha 1447 H Rabu, 27 Mei 2026
4
Menhan Sebut Seluruh Kabupaten di Jawa Akan Dikawal Batalyon Teritorial pada 2026
5
Tiga Jurnalis Indonesia Bersama Aktivis Ditangkap Israel, Dewan Pers Minta Pemerintah Bertindak
6
Ambruknya Rupiah Dinilai Tekan Rakyat Kecil, DPR Soroti Harga Kebutuhan Pokok
Terkini
Lihat Semua