Survei: Mayoritas Masyarakat Nyatakan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia Buruk

Jakarta, NU Online
Survei Indikator Politik menunjukkan, mayoritas warga menilai bahwa keadaan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia buruk. Meski begitu, sebagian besar merasa cukup puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.

 

Survei tersebut berlangsung pada 5-10 September 2022 atau beberapa hari setelah Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kemudian Indikator Politik merilis hasil survei nasional itu pada Ahad (18/9/2022).

 

Salah satu topik survei yang disodorkan Indikator Politik kepada responden adalah soal kinerja pemerintah. Kemudian responden diberikan pertanyaan terkait keadaan ekonomi nasional saat ini. Terdapat pilihan jawaban yang disiapkan yakni sangat baik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk.

 

Sebanyak 34,2 persen responden atau warga menjawab buruk. Disusul jawaban sedang (26,7 persen), baik (17,7 persen), sangat buruk (17,6 persen), dan sangat baik (2,6 persen). Lalu responden yang tidak menjawab atau menjawab tidak tahu sebanyak 1,2 persen.

 

“Mayoritas warga menilai kondisi ekonomi saat ini buruk/sangat buruk (51,7 persen),” demikian bunyi salah satu poin hasil survei ini, dikutip NU Online dari dokumen Indikator Politik, Selasa (19/9/2022).

 

Penegakan Hukum Nasional
Selanjutnya, Indikator Politik menanyakan kepada responden terkait penilaian terhadap penegakan hukum di Indonesia saat ini. Pilihan jawabannya sama yakni sangat baik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk.

 

Hasilnya, sebanyak 31,9 persen warga atau responden menjawab bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini buruk. Disusul jawaban penilaian sedang (26,2 persen), baik (22,3 persen), sangat buruk (11,9 persen), dan sangat baik (2,7 persen). Responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 5 persen.

 

“Lebih banyak yang menilai kondisi penegakan hukum di negara kita saat ini buruk/sangat buruk (43,8 persen),” begitu bunyi hasil survei Indikator Politik tentang penegakan hukum di Indonesia.

 

Kinerja Presiden
Kemudian, Indikator Politik menyodorkan pertanyaan tentang penilaian warga atau responden terkait kinerja Presiden Jokowi. Tersedia pilihan jawaban yakni sangat puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas sama sekali.

 

Hasilnya, ada 46,3 persen warga atau responden mengaku cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Sebagian yang lain mengaku kurang puas (27,2 persen), sangat puas (16,3 persen), dan tidak puas sama sekali (8,1 persen). Responden yang tidak menjawab atau menjawab tidak tahu sebanyak 2,1 persen.

 

“Mayoritas merasa cukup/sangat puas dengan kerja Presiden Jokowi (62,6 persen),” demikian hasil survei Indikator Politik terkait kinerja Presiden Jokowi.

 

Sebagai informasi, Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83 persen dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD) yakni teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

 

Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1.215 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

 

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Total nomor telepon yang dikontak untuk terlibat dalam survei ini sebanyak 20.857. Lalu ada 2.483 pemilik telepon yang mengaku WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Sementara jumlah responden yang berhasil diwawancarai adalah 1.215 pemilik telepon.

 

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Aiz Luthfi