Susul PBNU dan Muhammadiyah, Jaringan Gusdurian Minta Tunda Pilkada Serentak

Jakarta, NU Online

Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Gusdurian mengeluarkan pernyataan sikap terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang telah ditetapkan Pemerintah dan DPR RI pada 9 Desember 2020 mendatang.

Pernyataan sikap itu mengutip ungkapan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahwa, "Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan". Gusdurian menilai keputusan pemerintah dan DPR tersebut patut dipertanyakan lantaran hingga kini masyarakat masih berjuang keras untuk melawan pandemi Covid-19.

Selain itu, Gusdurian menyoroti sikap pemerintah dan DPR yang dinilai masih meletakkan kepentingan politik di atas kemanusiaan. Hal inilah yang kemudian membuat dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah lebih dulu meminta agar pelaksanaan Pilkada ditunda.

“Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah bahkan dengan tegas meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada 2020 hingga adanya vaksinasi yang diprediksi bisa didapatkan pada 2021 mendatang,” demikian bunyi pernyataan sikap yang ditandatangani Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid, pada Rabu (23/9).

Sikap pemerintah dan DPR, menurut Gusdurian, menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki sense of crisis atas pandemi yang telah merenggut 9.000 lebih nyawa manusia. Bahkan, berdasarkan data per 21 September, lebih dari seribu dokter meninggal dalam keadaan perjuangan melawan pandemi.

Situasi yang demikian rumit ini, membuat Gusdurian kemudian mengutip pernyataan Gus Dur. “Kehidupan kita sekarang hanya dipenuhi oleh kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan bukan mencapai kepemimpinan yang diharapkan. Kekuasaan disamakan dengan kepemimpinan dan kekuasaan tidak lagi mengindahkan aspek moral dalam kehidupan kita sebagai bangsa.”

Dengan demikian, Jaringan Gusdurian memberikan pernyataan sikap dengan lima poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, menyayangkan sikap Presiden RI Joko Widodo dan DPR RI yang mengabaikan suara publik seperti yang telah disuarakan PBNU dan PP Muhammadiyah.

“Sebagai lembaga negara, Pemerintah Pusat dan DPR semestinya melayani rakyat dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang bersandar pada kepentingan rakyat, bukan golongannya,” begitu bunyi poin pertama pernyataan sikap Jaringan Gusdurian.

Kedua, Gusdurian meminta partai politik atau calon kepala daerah untuk mempertimbangkan ulang perhelatan Pilkada 2020 demi menunjukkan kepeduliannya pada kesehatan warganya. Tidak ada yang lebih penting dari hak hidup warga apalagi hanya soal perebutan kekuasaan. 

“Hal ini membuktikan kelayakan seorang calon kepala daerah yang berjuang demi kemaslahatan rakyat,” demikian poin keduanya.

Ketiga, Gusdurian meminta KPU untuk berkoordinasi dengan ahli epidemiologi untuk mendapatkan saran objektif dan ilmiah serta didasarkan pada kepentingan hajat hidup warga. Hasil tersebut menjadi masukan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan bagi Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk pelaksanaan Pilkada 2020.

Keempat, mengajak seluruh penggerak Jaringan Gusdurian di seluruh dunia untuk melakukan edukasi pencegahan Covid-19 yang dimulai dari keluarga terdekat. Pandemi Covid-19 masih berlangsung dan belum akan berakhir sampai vaksin yang efektif berhasil ditemukan.

Kelima, Gusdurian mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yakni menjaga diri dan jarak demi mencegah semakin banyaknya warga yang tertular virus mematikan ini.

 

Apabila pemerintah dan DPR RI masih memaksakan penyelenggaraan Pilkada 2020, warga diharap memperketat dirinya agar tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menciptakan kerumunan.

“Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dari segala hal buruk dan para pemegang kekuasaan bisa meletakkan kepentingan kemanusiaan di atas politik. Sebagaimana diungkapkan Gus Dur bahwa yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan,” demikian akhir dari pernyataan sikap Jaringan Gusdurian yang diterbitkan di Yogyakarta ini.

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad