Tokoh Buruh Masuk Lingkaran Kekuasaan, Sarbumusi Ingatkan Buruh Jangan Kehilangan Daya Kritis

Jakarta, NU Online

Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Irham Ali Saifuddin, menyoroti masuknya Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, ke dalam lingkar pemerintahan.

Menurut Irham, kehadiran tokoh buruh di pemerintahan dapat menjadi peluang untuk memperjuangkan kepentingan pekerja dari dalam sistem. Namun, kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menghilangkan fungsi gerakan buruh sebagai kekuatan yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

“Kekuatan gerakan buruh justru terletak pada kemampuannya menjadi penyeimbang dan pengawas kebijakan negara yang berdampak pada buruh,” katanya kepada NU Online, Rabu (10/6/2026).

Irham menilai, pengangkatan tokoh buruh ke dalam pemerintahan akan menjadi ujian sejauh mana aspirasi pekerja dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret dan dirasakan manfaatnya oleh kaum buruh.

“Pada akhirnya, kaum buruh akan menilai keberhasilan langkah tersebut dari manfaat yang mereka rasakan, bukan semata-mata dari jabatan yang diperoleh para pemimpinnya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sarbumusi, Masykur Isnan, menilai pengangkatan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh serta Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menunjukkan adanya pergeseran posisi gerakan buruh dari ruang-ruang perlawanan menuju lingkar kekuasaan.

“Sejarah mencatat bahwa gerakan buruh tidak lahir dari kedekatan dengan kekuasaan, melainkan dari perlawanan terhadapnya,” katanya, Rabu (10/6/2026).

Ia mengingatkan bahwa sejak masa kolonial hingga era reformasi, gerakan buruh merupakan bagian penting dari kekuatan masyarakat sipil yang aktif mengawal kebijakan negara sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.

“Dalam posisi itu, buruh sesungguhnya memerankan apa yang oleh Antonio Gramsci disebut sebagai kekuatan tandingan, yakni suara yang tumbuh di luar kekuasaan,” ujarnya.

Meski demikian, Masykur menegaskan bahwa masuknya tokoh-tokoh buruh ke pemerintahan juga dapat dipahami sebagai bentuk representasi politik yang memungkinkan aspirasi pekerja disampaikan secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan.

“Gramsci jauh-jauh hari sudah menjelaskan caranya. Kekuasaan yang matang tidak mempertahankan diri dengan menumpas lawan, melainkan dengan merangkulnya,” katanya.

Lebih lanjut, Masykur melihat pengangkatan Jumhur Hidayat dan Said Iqbal mencerminkan pendekatan yang berbeda. Jumhur ditempatkan pada bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan isu ketenagakerjaan, sementara Said Iqbal diberi peran yang berhubungan langsung dengan persoalan perburuhan.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana gerakan buruh dapat tetap menjaga independensi dan fungsi kontrolnya setelah sebagian tokohnya masuk ke dalam struktur kekuasaan.

“Yang satu dialihkan, yang satu didekatkan, dan keduanya sama-sama kehilangan jarak yang selama ini menjadi sumber kekuatannya,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar gerakan buruh ke depan bukan hanya soal representasi politik, melainkan juga menjaga daya kritis dan independensi dalam mengawal kepentingan pekerja di tengah kedekatan dengan kekuasaan.