Paling Terdampak Pandemi, Waket DPR Dorong Pemerintah Bantu UMKM

Jakarta, NU Online

Pandemi Covid-19 memberikan dampak parah bukan hanya pada kesehatan, tetapi juga pada sektor pendidikan dan ekonomi. Hal terakhir ini sangat dirasakan oleh masyarakat sehingga perlu penanganan khusus untuk mengatasinya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada mereka.

Sebab, sektor ekonomi kerakyatan ini hampir menyerap 97 persen dari seluruh tenaga kerja nasional. Sebagian besar sektor ini, lanjutnya, ditempati Usaha Mikro Kecil Menenagah (UMKM) yang terbukti mampu bertahan di saat krisis dan menjadi pelampung problem ketenagakerjaan.

“Atas dasar itulah, saya kira memutus mata rantai kemiskinan harus dimulai dengan memberi daya hidup kepada sektor ini. PKB mendesak negara agar menganggarkan perlindungan sosial pada sektor ini. Hasilnya, negara mengucurkan anggaran Rp123,46 triliun sebagai perlindungan sosial kepada UMKM,” ujarnya saat menjadi keynote speaker dalam seminar internasional bertajuk Pemberantasan Kemiskinan dan Tanggung Jawab Partai Politik: Membangun Politik Kesejahteraan Masyarakat Global dikutip Jawa Pos, Selasa lalu. 

Hal tersebut menjadi bagian dari langkah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui UU Desa No.6/2014 dan Dana Desa, Indonesia mengupayakan transformasi ekonomi pedesaan (rural economy) secara masif dengan menempatkan desa sebagai lokomotif perubahan dan pembangunan ekonomi berbasis pedesaan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mendorong sektor lain guna menekan lonjakan kemiskinan dan pemutusan hubungan kerja akibat banyaknya usaha yang gulung tika karena pandemi. Hal tersebut tertuang dalam gerak perjuangan dan manifesto politik sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan mandat kemanusiaan.

Sektor lain yang disorot adalah pendidikan untuk semua (education for all). Problematika pendidikan yang sedemikian kompleksnya membuatnya menginisasi Gerakan Bangkit Belajar dan anggaran untuk pesantren sebagai upaya meminimalisasi risiko buruk di dunia pendidikan akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, yaitu hilangnya sebuah generasi.

“Saya, PKB, meyakini bahwa investasi manusia melalui jalur pendidikan adalah upaya paling strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan,” katanya.

PKB juga, lanjutnya, mempunyai perhatian serius terhadap sektor pertanian. Sektor ini justru tumbuh secara positif di tengah sektor-sektor lainnya berada di angka minus dikarenakan pandemi.

Ia menyebut perlu ada kebijakan dalam soal redistribusi lahan melalui reforma agraria, penyelesaian konflik agraria, tata kelola kelembagaan pertanian, serta kebijakan yang terintegrasi hulu sampai hilir sektor pertanian. “Ini adalah langkah-langkah konkrit yang bisa dilakukan partai politik dalam memutus mata rantai kemiskinan,” jelasnya.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad