Wakil Ketua Komisi XI Desak Pemerintah  Hentikan Semua Proyek Selain Penanganan Covid-19

Jakarta, NU Online

Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fathan Subchi mendesak pemerintah agar menghentikan semua proyek selain penanganan Covid-19. Menurutnya, semua harus berkonsentrasi pada penanganan wabah Covid-19 karena harus menjadi prioritas utama pemerintah.
 

Ia menegaskan bahwa proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan penanganan pandemi sebaiknya ditunda, seperti rencana pembangunan ibu kota baru, penyuntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, dan utang luar negeri yang tidak terkait penanganan pandemi.
 

“Situasi sekarang tidak bisa dilakukan kebijakan business as usual. Penanganan ini membutuhkan banyak sumber daya dan sebaiknya fokus kita di sana. Pengalihan anggaran untuk proyek-proyek tersebut akan berdampak signifikan terhadap langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan recovery ekonomi. Saat ini, kita harus selesaikan bahaya di depan mata,” katanya sebagaimana dilansir situsweb resmi DPR RI pada Rabu (21/7).
 

Lebih lanjut, Fathan meminta agar pemerintah memperketat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurutnya, lebih baik bersakit-sakit selama tiga atau empat minggu, daripada terus terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang mengancam peluang recovery ekonomi dalam jangka panjang.

“Kami berharap dengan kebijakan tersebut terjadi penurunan mobilitas sosial yang bisa menekan lonjakan kasus positif maupun kasus aktif yang saat ini menjadi tertinggi di dunia,” harap Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) itu.
 

Selain itu, Fathan menjelaskan bahwa penguatan ketahanan pangan akan menghindari negara dari krisis pangan pascapandemi. Menurutnya, Indonesia sudah memiliki modal pangan yang cukup untuk masyarakat, sehingga tidak akan ada cerita kelaparan. Jika masyarakat sehat dan pangan tercukupi, pemerintah akan lebih mudah untuk kembali melanjutkan pembangunan.
 

Lonjakan kasus Covid-19 juga membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi juga mengalami koreksi. Saat ini, Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dari kisaran 4,6 persen menjadi 3,8 persen sepanjang tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga merevisi target pertumbuhan ekonomi di angka 3,7-4,5 persen, dari kisaran 4,3-5,3 persen sepanjang 2021.

“Kami menilai dengan perkembangan terbaru yang ada maka sudah saatnya dilakukan perubahan fokus anggaran,” tegas Anggota Parlemen Daerah Pemilihan Jawa Tengah II itu.

Ada peningkatan jumlah pengangguran selama pandemi berlangsung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang, year on year (YoY) dibandingkan periode sebelumnya sebanyak 6,93 juta orang.

Selain itu, hingga kuartal I/2021 orang miskin juga bertambah menjadi 27,54 juta orang atau naik 1,12 juta orang dibandingkan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya.
 

"Ini menunjukkan perlunya refocusing atas penanganan pandemi. Kita jangan sampai terlambat melakukan langkah strategis. Hanya dibutuhkan tiga hal, setop proyek yang tak terkait penanganan pandemi, perketat PPKM Darurat, dan bangun industri pangan masyarakat,” seru legislator dapil Jawa Tengah II itu lebih lanjut.

Editor: Syakir NF