Ada Indikasi Pelanggaran HAM dalam Operasi Militer Aceh

Jakarta, NU.Online
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan pemerintah maupun kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk tidak represif terhadap aktivis HAM maupun pers (dalam & luar negeri) yang sedang menjalankan tugas di sana.

Ketua Tim Ad Hoc Pemantau Perdamaian di Aceh dari Komnas HAM, MM Billah mengatakan hal tersebut, kemarin, terkait perkembangan kondisi di Aceh yang telah berlangsung selama tiga hari operasi militer.

"Sejauh ini, sudah ada indikasi yang mengarah pelanggaran HAM kepada warga sipil. Darurat militer tidak akan membuat suasana kondusif, bahkan memprihatinkan," tegasnya.

Indikasi pelanggaran itu, diungkapkan Billah, terjadinya penculikan, dan pembatasan memperoleh informasi. "Sejak Senin (19/5) seorang warga sipil terkena serpihan peluru GAM. Keesokannya, seorang anggota DPRD ditemukan tewas, setelah malam sebelumnya diculik." Ditambahkan, seorang aktivis perempuan pada Selasa (20/5) ditangkap aparat kepolisian Banda Aceh karena dicurigai terlibat aktivitas dengan GAM.

Ditempat terpisah KH. Sholahudin Wahid, anggota Komnas HAM via telpon membenarkan, "Masyarakat dalam kondisi tercekam dan berada di posisi terjepit antara pihak TNI dan GAM. Selain itu, laporan yang masuk ke Komnas HAM menyebutkan, relawan pemantau HAM kesulitan menjalankan tugas karena akses informasi terganggu," ungkapnya

Pangdam Iskandar Muda Mayjen Endang Suwarya selaku Penguasa Darurat Militer di NAD, Rabu malam, meminta keberpihakan dari kalangan pers. Sehingga informasi hanya bersumber dari Media Centre Komando Operasi. "Wartawan sulit memperoleh informasi yang independen dan berimbang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Desk Aceh Komisi I DPR Franklin William Kaihatu menambahkan, Komisi I prihatin dengan mulai jatuhnya korban sipil. "Kita sangat memprihatinkan adanya korban sipil," katanya kemarin. Untuk itu, dia menegaskan, akan terus memantau perkembangan dan situasi terakhir di Provinsi NAD. Desk Aceh, sambungnya, akan mengingatkan serta memberi masukan kepada pemerintah selama digelarnya operasi. (Iin/Cih)