Ada Upaya Legitimasi Impor Beras
NU Online · Rabu, 20 Desember 2006 | 06:03 WIB
Jakarta, NU Online
Maraknya pemberitaan mengenai kenaikan harga beras baik di media cetak maupun elektronik dalam dua pekan terakhir ini ditengarai adanya upaya politisasi untuk melegitimasi importasi beras oleh pihak-pihak yang dengan kekuatan pasarnya bisa mengatur kinerja pasar.
Wakil Ketua Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Mochammad Maksum membenarkan adanya kecurigaan tersebut. Menurutnya, upaya legitimasi impor beras cukup beralasan mengingat “dalam kenyataannya banyak petinggi Negara justru telah mempolitisir fakta (kenaikan harga beras) ini sebagai legitimasi impor (beras) dan mengusulkan pencabutan pelarangan.”
<>“Kenaikan itu terjadi karena unsure spekulatif kenakalan pasal. Mestinya kenakalan pasar seperti ini yang harus dicegah dan diselesaikan, karena bagi Negara agraris ini, kenakalan pasar tersebut sudah sangat subversi bagi system ketahanan Negara,” terang dosen FTP-UGM kepada NU Online, Rabu (20/12).“Ada kemungkinan itu dilakukan dilakukan secara konspiratif guna membangun wacana publik bagi legitimasi importasi beras dengan segala manfaat bagi kepentingan jangka pendek terkait,” tambahnya.
Dikatakan aktivis Forum Silaturrahim Pesantren Petani (FSPP) ini, importasi dalam menangani gejolak harga ini tidak akan pernah meyelesaikan persoalan, tetapi justru membangun persoalan baru yaitu terganggunya gairah produksi kaum tani yang dinilainya mengganggu keberlanjutan produksi dan kedaulatan pangan nasional Indonesia.
Maksum mengingatkan pemerintah agar memikirkan “keberlanjutan kedaulatan system ketahanan pangan nasional melalui pembenahan pembangunan usaha tani padi yang menjadikan kesejahteraan petani, keadilan, dan keberlanjutan dalam perspektif multidimensi: grouth-equity-sustainability.” (dar)
Terpopuler
1
Bolehkah Janda Menikah Tanpa Wali? Ini Penjelasan Ulama Fiqih
2
Pemerintah Iran Respons Protes Ekonomi dan Kebebasan Sipil di Sejumlah Kota
3
Khutbah Jumat Isra Mi’raj: Ujian dan Penghambaan hingga Anugerah Kemuliaan
4
Gerakan Nurani Bangsa Tolak Pilkada lewat DPRD: Rakyat Harus Diberi Ruang Memilih Secara Langsung
5
Dakwaan Hukum Terhadap Dua Aktivis Pati Botok dan Teguh Dinilai Berlebihan dan Overkriminalisasi
6
Nikah Siri Tak Diakui Negara, Advokat: Perempuan dan Anak Paling Dirugikan
Terkini
Lihat Semua
