GP Ansor Bukan Bagian dari Parpol

Jakarta, NU Online
Sebagai organisasi yang dilahirkan NU, dalam konteks politik GP Ansor dan kadernya bukan berarti tidak boleh berpolitik praktis. GP Ansor dan kadernya boleh berpolitik, hanya saja tidak boleh menjadi partai politik atau menjadi bagian dari kekuatan politik tertentu.

“Itu penting ditegaskan, mengingat fenomena politik yang multi partai dan berkembangnya politik aliran saat ini, GP Ansor harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak mudah terjebak dalam perangkap politik praktis,”tandas calon Ketua Umum PP GP Ansor Choirul Saleh Rasyid di Jakarta, Jumat (26/11) .

<> Karena itu hubungan Ansor dan partai politik bersifat independen dan tetap menjaga netralitasnya sebagai organisasi pemuda di bawah NU yang mandiri dan bermartabat. Namun demikian kata Choirul, GP Ansor tetap akan mendorong para kadernya yang terbaik untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis manapun juga dengan aktivitas lain di luar politik praktis.

Dengan kata lain lanjut Choirul, GP Ansor sebagai institusi tetap independen dan harus menjaga netralitasnya dengan kekuatan politik manapun. Independensi Ansor harus diawali oleh indepensinya para elit Ansor, agar menjaga kemungkinan stigma negatif yang dialamatkan kepada Ansor secara kelembagaan.

Untuk itu agenda GP Ansor kini dan akan datang adalah menunjuk kepada perjuangan kemasyarakatan semesta, yang secara umum berorientasi kepada perspektif nilai kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

Dari sudut kemasyarakatan GP Ansor harus melakukan peran transformatif, yaitu mempersiapkan kadernya memasuki era industrialisasi tanpa harus kehilangan sendi-sendi keagamaannya serta jati dirinya sebagai organisasi kader, dengan cara peningkatan kualitas sumberdaya manusianya.

Sedangkan dari sisi kebangsaan, GP Ansor melakukan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan semua kekuatan yang ada di masyarakat, seperti TNI, birokrasi, kekuatan politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, LSM dan media massa. Dengan demikian diharapkan peran transformatif GP Ansor lebih fungsional dan bermanfaat.

Sementara dari aspek kenegaraan GP Ansor melakukan upaya-upaya agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini melaksanakan kedaulatan hukum sepenuhnya yang menjamin kebebasan berpendapat dan berbicara serta memperlakukan warganya secara sama.

Ke depan maka upaya yang dilakukan GP Ansor seperti program-program yang mengacu pada “perjuangan kemasyarakatan semesta”,  yaitu harus berani menyuarakan hati nurani rakyat yang tidak diuntungkan oleh proses pembangunan dan GP Ansor  harus kritis dan responsif terhadap persoalan-persoalan bangsa.

Seperti korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang, nasib buruh, soal tanah, bencana alam dan lain sebagainya. Dengan demikian, kongres GP Ansor mendatang akan muncul sebuah perdebatan kualitatif yang menunjuk kepada perspektif kepemimpinan (leadership), serta kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola organisasi (managerial) yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

 “Jadi bukan perdebatan politis, yang arahnya mendistorsi seseorang karena sesuatu yang bersifat personal, like and dislike, vested interest dan lainnya,” Choirul berharap. (amf)