Gus Dur: “Setiap Ton-nya Ada Komisi 10 Dolar AS“

Jakarta, NU Online
Kontroversi seputar rencana pemerintah yang akan melakukan impor beras, memancing KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk membuka rahasia. Mantan Presiden RI keempat itu sangat menentang keras kebijakan pemerintah yang tidak populis tersebut. Menurutnya, pemerintah hanya ingin mendapatkan komisi dari negara eksportir beras.

Dengan nada bicaranya yang khas, Gus Dur mengatakan, “Saya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah mengimpor beras, karena saya tahu, setiap ton-nya ada komisi 10 dolar (AS) yang diterima pemerintah dari negara pegimpor, dan pemerintah mengambil keuntungan dari itu,“ katanya.

Hal tersebut diungkapkan Gus Dur usai acara jumpa pers Konferensi Internasional Gerakan Rakyat Lawan Penjajahan Baru, di Gedung Amex YTKI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (17/9). Acara yang digelar oleh Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)-La Via Campesina itu bertajuk “Penjajahan Baru dan Kejahatan Kemanusiaan Bank Dunia dan IMF, Membangun Dunia Tanpa Bank Dunia dan IMF“

Hitung punya hitung, kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu, kalau pemerintah impor 300 ribu ton beras, maka komisi yang akan didapat pemerintah besarnya 3 juta dolar AS. Ia menilai, besarnya jumlah komisi itulah yang dikejar pemerintah saat memutuskan kebijakan untuk mengimpor beras.

Gus Dur menolak keras kebijakan pemerintah tersebut. Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mempunyai kebijakan atau pandangan untuk membeli seluruh beras petani, untuk dijadikan stok oleh Bulog (Badan Urusan Logistik).

Menurut Gus Dur, kalau pemerintah membeli semua beras petani dan masih kurang, barulah pemerintah boleh melakukan impor beras. “Kalau mau impor, yang masuk akal dikit dong. Belum-belum udah impor beras, kan gila," ungkap Gus Dur. (rif)