Hasyim Anggap Mubes Wajar-Wajar Saja

Jakarta, NU Online
Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi berpendapat bahwa kegiatan warga NU seperti Mubes Warga NU merupakan hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan. Aspirasi mereka dapat juga dimasukkan ke muktamar.
 
“Aspirasi dari masyarakat NU baik struktural ataupun kultural itu baik, asal melalui mekanisme yang wajar, seperti yang dilakukan oleh Mubes dapat dianggap sebagai suara masyarakat, silahkan nanti dibawa ke muktamar,” ungkapnya sesaat setelah mengikuti rapat pleno PBNU.

Namun demikian, Hasyim menilai bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari Mubes tersebut tidak ada sesuatu yang baru karena politisasi itu sejak awal tidak boleh di NU.
Hubungan NU dengan politik sudah ada aturannya, misalnya keputusan muktamar NU ke 27 di Situbondo tahun 1984 yang mengatur hubungan NU dan politik di bidang partai politik.

Pertama, NU bukan organisasi poltik dan tidak menjadi bagian dari organisasi politik manapun. Kenapa ada keputusan tersebut karena dahulunya, NU adalah bagian dari PPP sehingga mesti dipertegas tidak menjadi bagian politik manapun.

Kedua pimpinan NU tidak boleh dirangkap dengan pimpinan parpol. Untuk merealisasikan hal tersebut, para pengurus  PBNU yang mencalonkan diri baik pada legisltiaf maupun eksekutif dikenakan proses non aktif dan kalau sudah selesai, ia kembali ke Induk organisasi.

Pada muktamar ke 28 di Krapyak Yogyakarta tahun 1989 juga diatur hubungan NU dengan politik, tapi kaitannya dengan politik kebangsaan. Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa NU berpihak pada Pancasila, NKRI, demokrasi, dan lainnya. Itu merupakan nilai-nilai politik kebangsaan.

“Pada pemilihan tahun 2004, Saya menandatangai teman-teman NU yang menjadi Caleg. Seperti Cecep Syarifuddin, Masduki Baidlawi, Maria Ulfa Ansori, dana lainnya.Ini juga berlaku untuk eksekutif dan saya berlaku di sini sehingga ketika saya melakukan proses pencalonan digantikan Masdar F. Mas’udi. Dengan demikian, saya tidak menggunakan struktur NU karena sudah dipegang oleh Masdar,” tambahnya.(mkf)