Hasyim Muzadi Minta BIN Meralat Rekomendasi Soal Presiden

Surabaya, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Drs A Hasyim Muzadi meminta Badan Intelijen Negara (BIN) meralat rekomendasinya soal ancaman serius dari kelompok teroris terhadap presiden dan keluarganya. "BIN harus meralat rekomendasinya tentang bahaya yang mengancam presiden, karena yang ada dalam bahaya itu bukan presiden, tapi rakyat," katanya di Surabaya, Senin.

Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Malang itu mengaku heran dengan rekomendasi BIN, sehingga presiden saat meninjau lokasi bencana di Jember pun dijaga ekstra ketat, sehingga bantuan untuk pengungsi-pun terhambat selama satu hari.

"Saking ketatnya, sampai pengungsi nggak bisa makan sehari, karena bantuan untuk mereka tidak bisa masuk, akibat ketatnya penjagaan presiden, Ibu Negara, dan pejabat lainnya saat datang ke Jember pada Kamis (5/1) lalu," tuturnya.

Menurut dia, bahaya yang mengancam rakyat justru lebih besar dibanding bahaya yang mengancam Presiden, Wapres, dan pejabat negara lainnya. Sebab, di Jawa saja ada 23 titik longsor.

"Coba bayangkan, kalau satu titik longsor saja mengakibatkan 200 korban, maka 23 titik tentu akan mengakibatkan korban berjatuhan dalam jumlah besar. Apa itu bukan bahaya, sehingga presiden harus dijaga secara berlebihan ?. Kalau rakyat, siapa yang menjaga," ucap Hasyim mempertanyakan.

Mantan ketua PWNU Jatim itu menyatakan, kedatangan presiden seharusnya membuat orang yang tertimpa bencana menjadi tentram, dan bukan justru tidak bisa makan.     "Kalau PBNU, bukan aparat dan bukan parpol. Karena itu, kami akan memberikan bantuan semampu mungkin dalam bentuk konsumsi, penampungan, relokasi, kesehatan, pencegahan wabah penyakit, dan menyekolahkan anak yatim korban bencana pada sekolah dan pesantren NU se-Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan Umum Mabes TNI, Kolonel CAJ Ahmad Yani Basuki, di Jakarta (30/12) menyatakan, Mabes TNI akan meningkatkan pengamanan presiden dan wakil presiden hingga 50 persen, untuk mengantisipasi aksi-aksi penculikan.

"Untuk mengantisipasi hal itu, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) akan meningkatkan aktivitas penanganannya, baik dari tingkat kesiagaan maupun penambahan personil hingga 50 persen, terutama pada kegiatan-kegiatan khusus yang dihadiri presiden dan wakil presiden," katanya, menjelaskan.(ant/mkf)