Kebijakan Ekonomi Negara Belum Menguntungkan Nahdliyin
NU Online · Kamis, 25 Maret 2010 | 21:35 WIB
Selama ini Indonesia menganut kebijakan perekonomian negara yang berkiblat ke sekularisme dan persaingan bebas. Kebijakan perekonomian Indonesia selalu mengacu kepada pertumbuhan ekonomi global yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Artinya selama ini kebijakan perekonomian negara tidak pernah memperhatikan aspirasi riil para pelaku perekonomian di kalangan menengah.
Dengan demikian perekonomi Indonesia lebih dikendalikan oleh persaingan bebas yang berimplikasi pada individualisme. Tentu saja dengan kebijakan ini berarti negara tidak pernah berpijak pada prinsip kebersamaan dan keadilan. Hal ini berarti rakyat miskin yang sebagian besarnya adalah warga Nahdliyin merupakan pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan ekonomi negara.
Fakta ini terungkap dalam diskusi bertajuk NU dan Kekuatan Sosial Ekonomi yang diselen<>ggarakan oleh Lajnah Ta'lief wan Nasr Nahdlatul Ulama (LTNNU) Jawa Timur, PP Lakpesdam NU dan Serikat petani Indonesia (SPI) di Stand PBNU, lokasi Muktamar ke-32 NU Asrama Haji Sudiang Makassar, Kamis (25/3).
Selanjutnya forum diskusi ini merekomendasikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dalam hal ini para Muktamirin di komisi Program dan Rekomendasi agar, pengurus PBNU yang akan datang dapat mendesak pemerintah mengubah kebijakan perekonomian negara. Agar pemerintah Indonesia lebih mengedepankan industri perekonomian dalam negeri yang bersinggungan langsung dengan rakyat bawah.
Agar perekonomian rakyat juga meningkat seiring laju perekonomian makro, bukan sebaliknya perekonomian rakyat justru turun tertinggal dan terjepit di tengah melambungnya perekonomian negara dan global. (min)
Terpopuler
1
Susunan Lengkap Kepengurusan PBNU Masa Khidmah 2026-2031
2
PBNU Umumkan Susunan Kepengurusan 2026–2031 Hari Ini
3
Suyudi Ario Seto Segera Dilantik Presiden Prabowo sebagai Kapolri Hari Ini
4
Khutbah Jumat: Pentingnya Ikhlas dan Meluruskan Niat dalam Beramal
5
Wajah Baru Kepengurusan PBNU 2026-2031: Masuk Dua Tokoh Disabilitas di Kepengurusan
6
Susunan Pengurus 2026-2031 Terbentuk, Ketua Umum PBNU: Mulai Besok Kita Berkhidmah
Terkini
Lihat Semua
