Keserakahan Timbulkan Korupsi dan Penyelewengan Kekuasaan

Jakarta, NU Online
Wakil Presiden Boediono menilai kasus korupsi dan penyelewengan kekuasaan kewenangan penyebabnya bukanlah karena pelaku kelaparan atau kekurangan biaya hidup tapi keserakahan.

"Memang akhirnya kembali kepada moral dan etika manusia itu sendirin" kata Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Rabu (14/12).<>

Menurut Wapres, dalam kenyataan sebenarnya saat membaca dan melihat sejumlah kasus korupsi dan penyelewengan wewenang penyebabnya memang bukan karena kelaparan dan kekurangan biaya hidup, tapi keserakahan.

Akibatnya, katanya, menjadi sangat sulit mengandalkan konsep moral dan etika karena kadangkali tidak ada yang tahu apa yang ada di benak manusia.

"Oleh sebab itu, harus ada sistem yang menjaga rambu-rambu dan upaya itu harus kita upayakan bersama," kata Wapres.

Dikatakan Boediono, pemerintah mengajak DPD untuk bisa berkomunikasi dalam upaya mencegah terjadinya tindak penyelewengan untuk aspek di daerah.

Wapres juga menyoroti mengenai kemungkinan melakukan standarisasi belanja yang dilaksanakan di daerah untuk sesuatu yang harus ada standarnya, seperti gedung dan mobil.

"Standar perlu karena variasi standar sepertinya luar biasa antardaerah dengan daerah lain," katanya.

Adanya otonomi daerah, katanya, sudah benar tapi harus diingat bahwa sebenarnya semuanya berada dalam wadah Republik Indonesia.

Hal itu, kata Wapres, merupakan salah satu pemikiran pemerintah untuk membuat landasan hukum lalu menjadikan suatu rencana aksi.

"Langkah ini tentu akan dikomunikasikan dengan lembaga pengawas keuangan negara kemudian mengawal apa pun yang telah disepakati sebagai standar yang patut dipatuhi.

Wapres mengatakan, hal itu memang masih merupakan pemikiran awal tapi arahnya sudah benar dan akan dirumuskan dengan sebaik-baiknya.

Mengenai biaya pilkada yang tinggi sehingga mendorong terjadinya penyalahgunaan wewenang, Wapres menilai memang hal yang pelik tapi harus dihadapi dengan apa yang bisa dilakukan.




Redaktur : Syaifullah Amin