Ketua DPR RI :Hukuman cambuk terhadap TKI bisa mengusik rasa kebangsaan

Jakarta, NU Online
Nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) saat ini benar-benar bak telur diujung tanduk. Ancaman hukuman cambuk kian dekat bersamaan dengan masa amnesti yang tinggal beberapa hari lagi. Namun ditengah situasi negara dalam musibah, perlakuan kasar terhadap TKI seperti hukuman cambuk seharusnya tidak terjadi, karena bisa mengusik rasa kebangsaan. Kenyataan pahit yang dihadapi para TKI di Malasyia membuat DPR RI tidak kuasa berdiam diri.

“di tengah situasi negara dalam musibah, maka perlakuan kasar terhadap TKI seperti sanksi pencambukan seharusnya tidak terjadi. Sebab hal itu, bisa mengusik rasa kebangsaan kita. Saya kira situasi ini tidak boleh terjadi,” kata Agung Laksono, ketua DPR RI kepada para wartawan di Jakarta, Jumat (4/2)

karena itu, kepada pemerintah DPR RI meminta dilakukannya tindakan serius dalam penanganan tenaga kerja di Malasyia. “saya harap pemerintah benar-benar serius menangani TKI,” kata Agung

Agung menekankan, permasalahan TKI saat ini sudah makin kompleks. Pada saat negara dilanda bencana seperti gempa dan tsunami, seyogyanya pemerintah tidak menambah kesengsaraan rakyat. Untuk itu DPR menekankan kepada pemerintah untuk segera mengadakan pembicaraan dengan pemerintah malasyia, sebab hal ini bukanlah kewenangan DPR.

DPR melihat jika masalah ini tidak segera diselesaikan, permasalahan besar akan muncul.

Pemerintah diharapkan bisa melakukan tindakan proaktif, seperti memebrikan informasi yang jelas kepada buruh migran. Saat ini, banyak TKI yang terkena sanksi akibat tidak mengetahui peraturan Malasyia. “Dan jangan sampai kurang informasi terutama mereka yang berada di pedalaman.,”katanya.

Langkah lain, yang perlu dilakukan adalah pemberian dokumen. Sehingga para  TKI tidak tercatat sebagai  TKI ilegal . “kalau perlu pemerintah proaktif, diselesaikan dokumen-dokumen ditempat (lokasi kerja), “usulnya. (Dul)