Ketua DPR Umroh, Pemilihan Ketua Pansus Angket BBM Molor

Jakarta, NU Online
Pemilihan Ketua Pansus Tim Pansus Hak Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sedianya dilakukan Jumat (4/7) lalu. Namun pemilihan dibatalkan dengan alasan Ketua DPR RI Agung Laksono tengah melakukan ibadah umrah.

Rencananya, pemilihan Ketua Pansus baru akan dilakukan Rabu pekan depan. Namun sejumlah fraksi telah meminta Agung Laksono untuk menjelaskan kenapa pemilihan pimpinan pansus angket terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil ketua itu diundur.<>

”Umrah tidak bisa dijadikan alasan. Kalau Rabu ini diputus pimpinan, kita bisa segera kerja karena minggu depannya lagi sudah reses selama 1 hingga 1,5 bulan. Dalam politik, waktu 1 atau 1,5 bulan sangat lama. Khawatir ini akan masuk angin,” kata anggota Tim Pansus dari Fraksi PAN Dradjad Wibowo, di Jakarta, Ahad (6/7).

Pengunduran itu secara tidak langsung telah menyediakan waktu bagi Fraksi Golkar yang ingin mendapatkan posisi sebagai Ketua Tim Pansus untuk melakukan lobi ke fraksi lainnya. Dradjad menilai, ambisi Fraksi Golkar untuk ikut memperebutkan kursi Ketua Pansus merupakan hal yang tidak pantas.

"Sebab, sejak awal Golkar menjadi fraksi yang paling vokal menolak hak angket," katanya. Menurutnya, fraksi yang paling berhak atas posisi itu adalah F-PDIP, F-KB, dan F-PAN.

"Saya berharap kontroversi tentang pimpinan itu segera ditutup sehingga tim bisa segera bekerja. Ini juga untuk mengurangi sinis dan pesimisnya masyarakat terhadap angket BBM. Semoga fraksi-fraksi akan mencari solusi. Kalau tidak bisa musyawarah untuk mufakat, ya voting," kata Dradjad.

Sementara itu Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menyesalkan penundaan pemilihan pimpinan pansus angket BBM itu. Penundaan itu sebagai indikasi beberapa fraksi ingin ’membonsai' angket BBM karena angket BBM ini sangat strategis untuk membongkar mafia perminyakan.
 
“FKB berharap panitia angket BBM ini tidak jadi transaksi politik dan materi bagi partai. Angket ini merupakan sesuatu yang mendasar untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus mengontrol seluruh anggota dan pimpinan angket BBM ini secara serius, agar angket BBM ini tuntas,” tandas Ketua FKB A. Effendy Choirie.

Diungkapkannya, penundaan pemilihan pimpinan pansus angket BBM tersebut berasal dari desakan Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat dan diputuskan oleh pimpinan DPR RI melalui surat yang hanya ditandatangani oleh Agung Laksono. (nif/nam)