Majelis Alumni IPNU Kritik KNPI Kurang Wadahi OKP

Kudus, NU Online
Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kabupaten Kudus di hotel Kenari Ahad (6/2). Keberadaan organisasi mendapat dikritik kurang berfungsi menjadi wadah Organisasi kemasyarakatan Pemuda (OKP).

Bahkan, DPD KNPI Kabupaten Kudus juga membuat kebijakan yang berlawanan aturan organisasi dan jauh dari nilai-nilai organisasi. Kebijakan itu memperpanjangkan kepengurusan dewan kecamatan (DPK) KNPI menjadi 6 bulan. Padahal proses pemilihan DPK tidak melalui mekanisme musyawarah kecamatan melainkan pilihan ketua DPD KNPI Kudus.<>

Ketua Majelis alumni IPNU Kabupaten Kudus Agus Hari Ageng menilai sikap tersebut menunjukkan DPD KNPI ingin melanggengkan kekuasaan dengan cara yang tidak benar.

“Coba kita kritisi, sudah jelas pemilihan ketua DPK itu keliru, tidak menggunakan mekanisme, kok malah diperpanjang. Ini berarti DPD tidak memiliki goodwill menata organisasi menjadi baik,” katanya.dalam diskusi kecil sejumlah aktifis di sela-sela kegiatan Diklatama CBP-KKP kecamatan Gebog di balai desa Kedungsari, Kamis (3/2).

Lebih jauh, Ageng menambahkan sekarang ini kiprah KNPI belum mampu menjadi wadah yang representative bagi OKP. Alasannya, keberadaanya hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih kepentingan politis semata. “Disinilah posisi KNPI perlu ditinjau kembali.” tegasnya

Oleh karenanya, tandasnya, Majelis Alumni yang masih memiliki ikatan emosional dengan IPNU merekomendasikan kepada PC IPNU Kudus untuk keluar dari KNPI.

"Karena KNPI sudah tidak bisa berfungsi dengan baik dan ingin melanggengkan kekuasaan yang tidak sejalan dengan aturan organisasi nilai organisasi, sepantasnya IPNU keluar,” tegas Ageng.

Menanggapi hal tersebut, wakil Ketua PC IPNU Kudus Agung Riyanto mengatakan akan mengkaji secara mendalam dengan pengurus harian lainnya sebelum mengambil sikap saat Musda.

Ia menilai jika gerakan yang dilakukan KNPI jauh dari nilai-nilai demokrasi dan kebijakan program kerja sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan ormas, perlu dilakukan perbaikan secara ekstrim sebab IPNU menjunjung tinggi nilai demokrasi.

“Namun bila KNPI sudah tidak bisa memberikan kemaslahatan bagi OKP, maka rekomendasi majlis alumni tersebut patut dilakukan.” ujar Agung dalam diskusi tersebut. (adb)