Masyarakat Papua tidak Ingin Referendum

Sumedang, NU Online
Gubernur Papua JP Solossa menegaskan,  masyarakat Papua tidak ada yang menginginkan referendum karena Papua sudah final sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Sedangkan jika masih ada upaya memerdekakan, itu terkait dengan kiprah Presidium Dewan Papua yang mengompori masyarakat," ujarnya seusai menghadiri pengukuhan Pamong Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) XIII di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.
    
Menurut Solossa, anggota Presidium Dewan Papua dan Dewan Adat masih bergerak dan berusaha memanfaatkan momentum tertentu untuk  menggelorakan semangat Papua Merdeka.
    
Dengan otonomi khusus, lanjutnya, masyarakat Papua sudah dapat merasakan perubahan yang berarti di bidang kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan, dan ia lebih lanjut minta pemerintah konsisten dalam memberikan perhatian pada Papua. "Dahulu rakyat Papua merasa dianaktirikan sehingga mereka yang mendukung Papua Merdeka mendapatkan respon," tandasnya.
    
Ia juga menjelaskan, Dewan Adat dan sejumlah anggota Presidium Dewan Papua yang mendukung Papua Merdeka sebenarnya sudah berusaha dirangkul, namun persoalannya tidak pernah ada titik temu.
    
Pendukung Papua Merdeka, katanya, akan terus berusaha memanfaatkan setiap momentum yang nantinya ditunggangi sambil mengibarkan bendera Papua Merdeka seperti tanggal 15 Agustus yang dimanfaatkan sebagai peringatan penyerahan Papua dari Belanda.
    
Oleh karena itu langkah yang dilakukan Pemprop Papua adalah  terus melakukan pembangunan hingga rakyat Papua tidak akan menghiraukan adanya ajakan Papua Merdeka, demikian Gubernur Papua. (ant/cih)