Muhaimin Menjamin Tak Akan Ada Lagi “Provokator” dalam PKB

Jakarta, NU Online
Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengakui bahwa konflik di partainya yang terjadi selama ini akibat ulah “provokator”. Namun, ia menjamin tak akan ada lagi provokator itu di masa mendatang.

Hal tersebut dikatakannya dalam acara Buka Bersama PKB-PBNU di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat (19/9) kemarin.<>

Hadir juga dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPP PKB Lukman Edy dan jajaran PBNU, di antaranya, Endang Turmudzi (Sekjen), Ahmad Bagdja (Ketua) dan Abbad Muin (Ketua).

Muhaimin memberikan jaminan itu lantaran saat ini PKB telah membangun sistem yang rapih. Dengan demikian, mulai sekarang seluruh persoalan partai harus diselesaikan dan dikelola sesuai sistem dan aturan yang sudah ada.

“Kalau ada provokator atau makelar yang mau mengadu-adu PKB lagi, insya Allah tidak akan mempan. Dalam 3-4 bulan terakhir semua mengalami transisi dan penyesuaian,” tegas Muhaimin.

Ia juga menegaskan, tak ada lagi dua kepemimpinan dalam PKB, termasuk dalam perkara pencolonan anggota legislatif. “Memang, saya tidak akan mentolerir beberapa nama: 4 sampai 5 nama untuk masuk. Selebihnya semua menyatu,” pungkasnya.

Tak hanya itu. Jika saat ini masih terdapat “sisa” konflik, maka akan segera diselesaikan secara alamiah. Hal yang terpenting saat ini adalah seluruh program kerja sudah berjalan.

Partai baru tak didukung warga NU
Keberadaan partai baru yang muncul belakangan, menurut Muhaimin, tak akan didukung konstituen PKB yang sebagian besar adalah warga NU. Karena itu, suara partai yang dipimpinnya tak akan berkurang dalam Pemilu 2009 mendatang.

“Pendukung PKB itu fanatis, loyalis. Mereka mengangggap dinamika konflik itu adalah proses biasa. Sejauh pengamatan saya, partai baru tidak mendapatkan tempat dalam pendukung PKB,” ujarnya yakin.

Cara untuk mempertahankan konstituen PKB dari NU, yaitu dengan melakukan pendekatan dengan pimpinan NU di seluruh tingkatan kepengurusan. Selama ini, dalam proses politik, NU selalu menjadi rujukan bagi dewan pengurus cabang PKB se-Indonesia.

“Kita akan meyakinkan kiai dan ulama, bahwa kalau mereka ketarik ke partai-partai baru, dukungannya akan mubadzir (sia-sia). Kursinya tidak akan mencukupi parlementary threshold,” jelasnya. (rif)