Surabaya, NU Online
Banyaknya bencana yang terjadi di negeri ini membuat Nahdlatul Ulama (NU) merasa prihatin. Karenanya, sosialisasi tentang manajemen penanggulangan bencana semakin digalakkan. Salah satunya adalah dengan diadakannya seminar dan lokakarya (semiloka) “Disaster Risk Management Berbasis Masyarakat Lokal” yang digelar di Wisma Remaja Surabaya pada 5-6 Agustus lalu.
Dalam acara yang digelar oleh CBDRM (Community Based Disaster Risk Management, unit penanggulangan bencana) PBNU bekerja sama dengan PWNU Jawa Timur dan Pertamina Pusat itu, dihadiri oleh 100 orang utusan dari seluruh PCNU yang ada di Jawa Timur.
Hadir sebagai pembicara Ibu Aisyah Hamid Baidlowi (FPG DPR RI, mantan Ketua Pansus UU 24/ 2007), Ir Hadi Prasetyo (Pemprov Jatim), Ir Avianto Muhtadi, MSc (Direktur CBDRM PBNU), Sofyan (Walhi), Edy Mardianto (AFC, LSM Perancis yang konsen pada bencana), KH Miftachul Akhyar (Wakil Rais Syuriah PWNU) dan Drs Rubaidi, M.Ag (Wakil Sekretaris PWNU Jatim, yang juga ketua pelaksana).
Rubaidi menuturkan, tujuan dari Semiloka tersebut adalah untuk membekali para pengurus NU struktural se-Jawa Timur tentang pentingnya penanggulangan risiko bencana sejak dini. “Ternyata NU memiliki kearifan lokal yang bermanfaat bagi sistem penanggulangan dini, ini perlu ditekankan agar masyarakat NU tidak rentan dari bencana,” tutur Rubaidi.
“Selain itu, pengurus NU diharapkan turut serta berpartisipasi dalam mengawal Perda-Perda yang terkait dengan UU 24/ 2007 tentang penanggulangan bencana yang sudah disahkan di tingkat pusat, agar tidak kecolongan,” imbuh dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya itu. “Sebab kebanyakan daerah yang rawan bencana, setelah diteliti, masyoritas penduduknya juga warga NU.”
Menurut rencana, tutur lelaki asal Ponorogo itu, Semiloka itu akan ditindaklanjuti dengan penanganan titik-titik spot daerah rawan bencana yang ada di delapan kabupaten di Jatim, di antaranya Pacitan, Trenggalek, Malang, Blitar, Banyuwangi, dan sebagainya.
PWNU Jawa Timur telah memiliki database tentang spot area daerah rawan bencana di wilayahnya dan membutuhkan penanganan segera. “Rencananya, program itu akan kita usulkan kepada bupati/ walikota setempat untuk ditindaklanjuti dalam bentuk action yang kongkret,” tegasnya.(sbh)
Terpopuler
1
Hukum Suami Memanggil Istri dengan Sebutan Mamah atau Ummi
2
137 Mahasantri Ma'had Aly Lolos Seleksi Administrasi Beasiswa Berkah Muktamar Ke-35 NU
3
Menkeu Suahasil: Keuangan Negara Harus Bisa Jalankan Program Prioritas Pemerintah
4
Presiden Prabowo Tiba di India untuk Hadiri KTT Ke-18 BRICS
5
Prabowo Bicara Ketahanan di BRICS, Rakyat Indonesia Masih Menghirup Asap Karhutla
6
BGN Sebut 240 Ribu Satuan Pendidikan Belum Terima MBG
Terkini
Lihat Semua