Yogyakarta, NU Online
Rencana pemerintah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi produk primer pertanian harus dicegah, karena yang korbannya adalah warga Nahdalatul Ulama (Nahdliyin) yang sebagian besar adalah kalangan petani di pedesaan.
“Ini kedhaliman yang harus dilawan. Saya tidak bisa membayangkn, bagaimana nasib rakyat tani NU kita,” kata Prof Dr Ir Mochammad Maksum MSc, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, kepada NU Online, di Yogyakarta, Jum’at (19/12).<>
“Kalau ini dilaksanakan, pasti jama'ah NU makin banyak terjerumus dalam jurang fuqara wal masakin (fakir miskin: red),” kata Maksum yang juga Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta.
Sebelumnya Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro berdalih, apabila produk primer pertanian seperti buah-buahan tidak dikenakan PPN maka atas impor produk yang sama juga tidak dapat dikenakan PPN sesuai dengan aturan internasional.
Kondisi seperti ini, kata Djoko, akan melemahkan daya saing produk primer pertanian dalam negeri karena atas produk primer pertanian yang diimpor tidak dikenakan PPN.
Menurut Maksum, penerapan PPN bagi produk primer pertanian seperti itu dinilai sangat tidak tepat, apalagi dalam kondisi krisis seperti saat ini.
“Ketika krisis pupuk memuncak, justru pada saat menghadapi musim tanam utama sepanjang tahun, rakyat tani dikejutkan berita yang menyakitkan, yaitu dikenakannya PPN untuk produksi pertanian pada tingkat usaha tani primer. Ini sama sekali tidak adil,” serunya.
Menurutnya, petani juga sudah cukup didera beban yang berat terkait kebijakan tata-niaga yang tidak berpihak, seperti dalam penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), penghilangan pupuk subsidi, munculnya benih unggul ‘sulapan’, serta kedaulatan atas sumberdaya berupa air, lahan, teknologi yang diambil alih. Petani saat ini juga masih mempertanyakan hak-hak sosial seperti program beras miskin (raski), kesehatan dan pendidikan gratis yang tidak jelas.
Ditambahkan, para petani yang miskin itu sebenarnya juga masih sangat berjasa menyediakan lapangan kerja. “Pertanian selama ini menjadi bemper tenaga kerja. Wong sudah begitu kok mau dipajaki,” katanya. (nam)
Rencana pemerintah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi produk primer pertanian harus dicegah, karena yang korbannya adalah warga Nahdalatul Ulama (Nahdliyin) yang sebagian besar adalah kalangan petani di pedesaan.
“Ini kedhaliman yang harus dilawan. Saya tidak bisa membayangkn, bagaimana nasib rakyat tani NU kita,” kata Prof Dr Ir Mochammad Maksum MSc, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, kepada NU Online, di Yogyakarta, Jum’at (19/12).<>
“Kalau ini dilaksanakan, pasti jama'ah NU makin banyak terjerumus dalam jurang fuqara wal masakin (fakir miskin: red),” kata Maksum yang juga Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta.
Sebelumnya Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro berdalih, apabila produk primer pertanian seperti buah-buahan tidak dikenakan PPN maka atas impor produk yang sama juga tidak dapat dikenakan PPN sesuai dengan aturan internasional.
Kondisi seperti ini, kata Djoko, akan melemahkan daya saing produk primer pertanian dalam negeri karena atas produk primer pertanian yang diimpor tidak dikenakan PPN.
Menurut Maksum, penerapan PPN bagi produk primer pertanian seperti itu dinilai sangat tidak tepat, apalagi dalam kondisi krisis seperti saat ini.
“Ketika krisis pupuk memuncak, justru pada saat menghadapi musim tanam utama sepanjang tahun, rakyat tani dikejutkan berita yang menyakitkan, yaitu dikenakannya PPN untuk produksi pertanian pada tingkat usaha tani primer. Ini sama sekali tidak adil,” serunya.
Menurutnya, petani juga sudah cukup didera beban yang berat terkait kebijakan tata-niaga yang tidak berpihak, seperti dalam penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), penghilangan pupuk subsidi, munculnya benih unggul ‘sulapan’, serta kedaulatan atas sumberdaya berupa air, lahan, teknologi yang diambil alih. Petani saat ini juga masih mempertanyakan hak-hak sosial seperti program beras miskin (raski), kesehatan dan pendidikan gratis yang tidak jelas.
Ditambahkan, para petani yang miskin itu sebenarnya juga masih sangat berjasa menyediakan lapangan kerja. “Pertanian selama ini menjadi bemper tenaga kerja. Wong sudah begitu kok mau dipajaki,” katanya. (nam)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Memulai Kebaikan dari Diri Sendiri
2
Khutbah Jumat: Allah Tidak Membebani Hamba di Luar Batas Kemampuannya
3
Kontroversi Gerbong Perempuan, Menteri PPPA Klarifikasi dan Sampaikan Permohonan Maaf
4
Respons Wacana Penutupan Prodi yang Dinilai Tak Relevan, LPTNU Tekankan Kebijakan Komprehensif
5
Cerita Pilu Ibu Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur: Anak Saya Terbalik Kepala di Bawah
6
Data Terbaru Kecelakaan Kereta: 16 Orang Meninggal Dunia
Terkini
Lihat Semua
