PBNU Minta Masyarakat Dilibatkan dalam Perencanaan Pembangunan

Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj meminta agar pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Selama ini, masyarakat tidak tahu apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap mereka.

Akibatnya, banyak program pemerintah yang gagal di masyarakat. Ia mencontohkan program penataran P4, yang tak berbekas di masyarakat karena mereka hanya ikut dengan alasan untuk mendapatkan sertifikat saja.<>

Demikian pula, NU saat ini sama sekali tidak ikut dan diajak bicara oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) soal mau diapakan Indonesia ini ke depan.

“Jika masyarakat tidak memahami, pasti akan ada akibatnya,” katanya dalam peluncuran buku “Jalan Terbaik Masyarakat dalam Menghadapi Perubahan Iklim” yang merupakan kerjasama antara WWF-Indonesia dengan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklin (LPBI-NU).

Pada kesempatan tersebut, Kang Said juga menjelaskan tentang salah kaprah istilah ulama. Al Qur’an menyebut kata ulama selama dua kali, pertama yaitu orang yang faham tentang alam semesta, atau bisa dikatakan sebagai teknokrat. Selanjutnya Qur’an menyebut kata ulama terkait dengan ilmuwannya bani Israel.

“Termasuk ahli lingkungan bisa dikatakan sebagai ulama,” paparnya.

Kerusakan yang terjadi di dunia, juga telah disebutkan dalam Al Qur’an karena terjadinya keserakahan manusia sehingga bumi rusak dan hancur. “Pengelolaan terhadap alam membutuhkan keseimbangan, seperti disimbolkan oleh angka 11,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar menegaskan, situasi perubahan iklim saat ini ada pada point of no return atau tak bisa kembali ke titik sebelumnya.

Untuk mengatasi ini, dibutuhkan kerjasama seluruh umat manusia untuk merubah gaya hidupnya agar ramah lingkungan, apalagi jumlah penduduk di muka bumi sudah mencapai 7-8 milyar manusia.

“Perlu melibatkan organisasi-organisasi yang peduli terhadap lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran untuk berlaku ramah pada lingkungan,” paparnya.

Direktur Eksekutif WWF-Indonesia Efransjah menyatakan kerjasama dengan NU dilakukan mengingat NU memiliki jejaring sosial yang luas. “Akan ada kerja nyata di pesantren,” tandasnya.

Penandatanganan Kesepakatan bersama antara WWF-Indonesia dengan PBNU terkait dengan penanganan isu lingkungan hidup dengan menumbuhkan kesadaran dalam perspektif religius. (mkf)