PBNU: Presiden-Wapres Terpilih Harus Bekerja Profesional

Moskow, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau kepada presiden dan wakil presiden yang terpilih dalam Pemilu Presiden pada 8 Juli nanti agar benar-benar bekerja secara profesional. Pemimpin negara harus bisa memisahkan kekuasaan negara dengan kepentingan politik praktis golongan atau perorangan kandidat capres atau cawapres.

Imbauan tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, di  Moskow, Rusia, Senin (1/6) melalui siaran pers yang dikirimkan kepada NU Online di Jakarta.

Menu<>rut Hasyim, jika kekuasaan negara disalahgunakan untuk kepentingan kelompok atau perorangan, maka akan merusak tatanan demokrasi yang sedang dijalani bangsa Indonesia saat ini. Akibatnya, birokrasi pemerintah menjadi terpecah dan tak siap menghadapi perubahan rezim.

"Selanjutnya, aparat penegak huku akan 'menggeser' diri menjadi aparat kekuasaan. Misal, Kepolisian dan Kejaksaan. Atau, (bisa juga terjadi pada) lembaga yudikatif seperti Pengadilan dan Mahkamah Konstitusi," terang Hasyim.

Ia menambahkan, situasi politik seperti itu juga akan memengaruhi unsur-unsur masyarakat lainnya. "Kalangan intelektual pun akan terpengaruh, yang konsisten, tetap konsisten, yang tidak konsisten, pasti akan 'melacurkan' diri demi kekuasaan," jelasnya.

Untuk kepentingan itu, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, harus didukung aturan perundangan yang kuat. Selain itu, fungsi legislasi yang menjadi tugas DPR harus benar-benar dijalankan. "DPR harus konsisten menjalankan tugasnya dan tidak menukar dengan kepentingan pragmatis,"
pungkasnya. (rif)