Pemerintah Belum Berpihak pada Sekolah dan Madrasah NU

Slawi, NU Online
Pemerintah dinilai belum berpihak pada sekolah dan madrasah yang dikelola Lembaga Pendidikan (LP) Maarif Nahdlatul Ulama (NU). Kalau pun ada dukungan dari pemerintah, hal itu sifatnya masih ‘setengah hati’. Akibatnya, tata kelola pendidikan di lingkungan LP Maarif NU belum maksimal.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Pengurus Cabang LP Maarif NU Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Drs H Muslih. Ia mengatakan hal itu usai acara Gendu-Gendu Rasa Lesehan Karo Moci; Mencari dan Memberi Solusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia Jateng VII di Radio Pertiwi FM, Jalan dr Sutomo, Slawi, Jumat (2/5) lalu.<>

Ia menjelaskan, pemerintah belum mewujudkan amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tentang alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Tidak keliru kalau pendidikan yang dikelola Maarif NU jadi korbannya akibat tidak disentuh. Porsi penyelenggaraan pendidikan Ma'arif NU yang justru beragam, malah seakan dilepaskan begitu saja,” ujar Muslih yang juga Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Tegal, seperti dilaporkan Kontributor NU Online, Wasdiun.

Selain sekolah formal LP Maarif NU, katanya, juga ploting anggaran untuk madrasah diniyah, pondok pesantren, sarana dan prasarana serta tenaga kependidikannya masih jauh dari harapan. “Hanya lembaga-lembaga formal yang dilirik. Padahal, kan, sama-sama mencerdaskan anak-anak bangsa?” gugatnya.

Mestinya, lanjut Muslih, guru-guru swasta yang mayoritas ada di LP Maarif NU ditopang tidak hanya dari yayasan pengelolanya. Diakui Muslih, guru-guru LP Maarif NU dalam rekrutmen awal memang dari dalam kalangan keluarga sendiri. “Tidak jadi soal karena awalnya memang hanya keikhlasan. Nggak dibayar juga nggak apa-apa,” kilahnya.

Tapi, diyakini Muslih, era sekarang telah banyak kader NU yang menempuh pendidikan tinggi sehingga sumber daya manusianya meningkat. Dengan sistem akreditasi sekolah dan sertifikasi guru juga memacu manajemen di sekolah LP Maarif NU makin ditingkatkan.
 
Pemerintah, lanjut Muslih, harus yakin kalau sekolah di lingkungan LP Maarif NU juga bermutu dan sekarang telah dikembangkan standar kelayakan minimum. Yang jelas, kata dia, pada tahun ini yang lebih utama adalah standar penerapan moralitas. “Dengan standar moralitas lembaga pendidikan yang dikelola Maarif NU tidak tergeser,” ujarnya. (rif)