Prioritas Anggaran untuk Mustadl’afin

Lombok Barat, NU Online
Pemerintah wajib mentasarufkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mustadl’afin atau rakyat miskin dan lemah. Yang sering kali terjadi adalah anggaran untuk pemerintah lebih besar dari anggaran untuk masyarakat miskin. Tranparansi dalam pengelolaan anggaran juga harus diperhatikan dengan serius, agar semuanya dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian dikatakan Rais Syurian PBNU, KH Masdar F Mas’udi, dalam ceramah umum di Pondok Pesantren Darunnadwah, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, (29/10). Acara ini dihadiri Gubernur, NTB M Zainul Majdi, para pemimpin pondok pesantren, dan aktivis organisasi masyarakat Islam.
>
“Pemerintah itu amilnya. Maka pemerintah tidak boleh mengambil bagian paling besar dari anggaran pembangunan yang ada. Prioritas anggaran harus diutamakan untuk rakyat miskin,” tegasnya. 

Pengajian umum atau tablig akbar ini digagas oleh Dewan Peduli Anggaran (DPA), Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Pondok Pesantren Darunnadwah, pimpinan TGH. Muzhar Bukhari Muslim. Dewan Peduli Anggaran sendiri digagas oleh Pengurus Wilayah NU NTB, Nahdlatul Wathon dan Muhammadiyah.

“Ormas yang tergabung telah menyamakan visi untuk mendorong pemerintah daerah agar membuat kebijakan anggaran yang berpihak kepada rakyat miski,” kata Baiq Ely Mahmudah, selaku Sekjen DPA. 

Acara ini juga dirangkai dengan penandatanganan kerjasama DPA NTB dengan Gubernur NTB M Zainul Majdi. Penandatanganan kerjasama itu sebagai bentuk komitmen pemerintah propinsi NTB untuk mendistribusikan APBD yang benar-benar berpihak kepada rakyat miskin.

Dalam kesempatan itu, Masdar juga mengjakan jama’ah tabligh akbar untuk mendoakan para korban bencana letusan gunung Merapi di Yogyakarta dan tsunawi di Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat. (yt/hmz)