Riil Politik Harus Jadi Garapan Lakpesdam

Palembang, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Bagdja mengatakan, seharusnya Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) berkonsentrasi pada wilayah riil politik. Wilayah tersebut, menurutnya, jika diberdayakan dengan baik akan mampu menjadi kekuatan politik yang luar biasa, melebihi kekuatan partai politik

”Ada dua wilayah permainan politik, formal politik dan riil politik. Wilayah pertama dimainkan partai politik. Wilayah berikutnya diperankan masyarakat sendiri. Lakpesdam berada di wilayah itu. Kalau itu bisa dibangun, bisa menjadi kekuatan politik yang dahsyat,” terang Bagdja—panggilan akrabnya—pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Lakpesdam NU di Hotel Carrisima, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (14/12)

Hadir juga dalam kesempatan itu, Ketua Pengurus Pusat Lakpesdam Nasihin Hasan dan mantan Direktur Lakpesdam Said Budairi.

Mantan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu mencontohkan kekuatan politik yang luar biasa saat rezim Orde Baru berkuasa. Menurutnya, saat itu, ada dua kekuatan politik yang sangat dominan, yakni formal politik yang diisi adalah Golongan Karya. Sementara riil politiknya adalah Tentara Nasional Indonesia (saat itu ABRI). Namun, katanya, di antara dua kekuatan itu, yang paling berpengaruh adalah TNI

”Seperti halnya di Aceh. Kemenangan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Pilkada Aceh menunjukkan betapa kekuatan riil politik di sana benar-benar dimanfaatkan oleh GAM. Mereka tidak punya mesin politik dalam bentuk partai. Tapi bisa menang,” ujar Bagdja.

Menurut Bagdja, hal yang paling memungkinkan dilakukan Lakpesdam dalam memainkan peran-peran di wilayah riil pilitik itu adalah melakukan pendampingan terhadap pengurus ranting NU dalam kaitannya dengan pemahaman berorganisasi yang baik dan benar. Karena, menurutnya, banyak pengurus cabang yang tidak memiliki pengurus ranting dan hal itu merupakan pelanggaran terhadap aturan organisasi.

”Apakah Lakpesdam diam saja melihat fenomena ini. Mestinnya Lakpesdam melakukan asistensi untuk membentuk pengurus ranting. Jadi kita harus berpikir besar tapi berbuat yang bisa kita lakukan, meskipun kecil. Kalau kita mendapatkan pulau besar, kita harus berani meninggalkan pantai,” ungkap Bagdja.

Senada dengan Bagdja, Said Budairi mengatakan, ada dua wilayah peran pemberdayaan yang menjadi tugas Lakpesdam, yakni secara institusional dan sumber daya manusianya. ”Secara institusi, bagaimana organisasi di NU menjadi profesional. Sumber daya manusia, bagaimana memberdayakan potensi besar NU, yaitu warganya,” katanya.

Dalam upaya pemberdayaan warga, Lakpesdam semestinya mampu merespon isu-isu baru dan kajian-kajian di bidang keagamaan, ekonomi, politik, sosial-budaya. Hal itu, lanjutnya, kemudian ditransformasikan kepada warga sehingga menjadi profesional. (rif)