RMI Pusat Gelar Halaqoh Pimpinan Pesantren Se-Madura

Jakarta, NU Online
Pimpinan Pusat Robithoh Ma’ahid Islamiyah (RMI), pada Sabtu (17/12) akan menggelar halaqoh dan silaturramhi pimpinan pondok pesantren se-Madura di yayasan pondok pesantren Al-Hamidayah Sen Asen Konang Bangkalan Madura. Maksud digelarnya kegiatan tersebut adalah untuk memperkuat ikatan antar pimpinan pondok pesantren dalam beragama, berbangsa dan bernegara.
 
“Kita akan menyelanggarakan halaqoh dan silaturrahmi pimpinan Pesantren se-Madura. Maksud kegiatan tersebut adalah untuk memupuk dan meningkatkan tali ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukuhuwah basyariah,” kata Wakil Ketua Pimpinan Pusat Robithoh Ma’ahid Islamiyah (RMI), Drs. H. Abdul Adhim di kantor PBNU di Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat, Jumat (16/12).

Menurutnya, halaqah yang dihelat selama sehari dan akan dimulai pada pukul 08.00 tersebut terkait erat dengan program pemerintah untuk memberikan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat pesantren dalam rangka menciptakan suasana dan  iklim yang damai pada kehidupan masyarakat.”Tujuanya memang untuk untuk meningkatkan peran pondok pesantren serta memperluas wawasan keagamaan dan kebangsaan,” ungkapnya.
 
Siapa saja yang menjadi peserta dalam kegiatan ini? Adhim ---sapaan akrab Drs. H. Abdul Adhim—mengatakan, kegiatan ini akan diikuti oleh masyarakat pondok pesantren yang terdiri dari pengurus RMI Pusat, Pengurus RMI Jawa Timur, Pengurus RMI Bangkalan, pejabat daerah, serta kalangan santri.”yang ikut kegiatan ini pimpinan pesantren se-Madura, pengurus RMI dan para pejabat,” jelasnya.
 
RMI, kata Adhim, mendukung program pemerintah pemerintah yang ingin memberikan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat pesantren. Namun, RMI menolak pengambilan sidik jari kalangan pesantren, karena hal itu sama dengan mencurigai pesantren sebagai pusat berkembangnya terorisme di Indonesia.”pemberian wawasan kebangsaan itu bagus, tapi pengambilan sidik jari kami tidak sepakat,” paparnya.
 
Sebelumnya Ketua Umum PBNU, KH. Hasyim Muzadi juga menyatakan hal yang sama. Mantan ketua PWNU Jawa Timur ini mendukung langkah pemerintah yang ingin memberikan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat, termasuk kalangan pesantren. Langkah itu perlu dilakukan untuk meningkatkan nasionalisme bangsa.
 
“Memberi wawasan kebangsaan itu sangat sulit untuk ditolak. Pemberian wawasan kebangsaan saya kira baik-baik saja,” kata Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi saat menerima rombongan para tokoh antar agama Poso di kantor PBNU, Kamis (15/12) lalu.(amh)