Thariqah Minta Pemerintah Tingkatkan Kualitas Pelaksanaan Haji
NU Online · Sabtu, 14 Januari 2012 | 03:21 WIB
Malang, NU Online
Jam'iyyah Ahlit Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah (Jatman) meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementrian Agama, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji.
Demikian, salah satu butir rekomendasi yang telah diputuskan oleh Muktamar XI Jatman yang berlangsung di Pesantren Al Munawariyah Bululawang Kabupaten Malang tanggal 10 - 14 Januari 2012.<>
Permintaan secara khusus ditujukan kepada para penatar calon jama'ah haji agar dapat memberikan penataran secara transparan, tulus dan profesional serta memberikan penjelasan secara konprehensif yang meliputi sejarah haji, manasik haji akidah dan akhlaq dalam pelaksanaan haji.
Selain itu, penatar diminta dapat meningkatkan kualitas bimbingan dan memberikan pembinaan terhadap lembaga swasta yang mengelola bimbingan haji dan khususnya kepada KBIH yang ada.
Dalam pandangan thariqah, persoalan persoalan seperti tansparansi pengelolaan haji dan masalah akidah dan akhlaq dalam pelaksanaan haji sering diabaikan oleh pengelola dan jama'ah haji yang dikhawatirkan dapat mengurangi pahala ibadah haji.
Sekretaris Umum Panitia Muktamar, DR. Hamdani Mu'in, MA kepada NU Online mengatakan, ada lima poin yang direkomendasi kepada pemerintah yakni masalah pengelolaan haji, kualitas pendidikan berbasis karakter, merevitalisasi peran masjid dan musholla, mengoptimalkan sumber sumber dana ummat dan menyelesaikan konflik konflik antar agama.
Menurut Hamdani, kelima poin yang direkoemndasikan kepada pemerintah sangat mendesak untuk dapat dilakukan dengan segera. Pasalnya, ini menyangkut masalah ummat, sehingga pemerintah selaku pemegang kendali agar dapat menjadi pengayom khususnya maslah konflik konflik antar agama agar diselesaikan melalui pendekatan persuasif dan mengedepankan pendekatan kultural sebagaimana yang dicontohkan Walisongo.
"Hasil muktamar thariqah ini khususnya rekomendasi secepatnya akan segera di kirim kepada pihak pemerintah dengan harapan agar dapat segera ditindaklanjuti," tandas Hamdani yang juga Dosen IAIN Walisongo Semarang.
Redaktur : A. Khoirul Anam
Kontributor: Abdul Muis
Terpopuler
1
Ketum PBNU Respons Penetapan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji
2
Setahun Berjalan, JPPI Nilai Program MBG Berhasil Perburuk Kualitas Pendidikan
3
Laras Faizati Tolak Replik Jaksa karena Tak Berdasar Fakta, Harap Hakim Jatuhkan Vonis Bebas
4
Langgar Hukum Internasional, Penculikan Presiden Venezuela oleh AS Jadi Ancaman Tatanan Global
5
Gus Mus: Umat Islam Bertanggung Jawab atas Baik Buruknya Indonesia
6
Bolehkah Janda Menikah Tanpa Wali? Ini Penjelasan Ulama Fiqih
Terkini
Lihat Semua