Pekalongan, NU Online
Dewan Koordinasi Nasional Corp Barisan Pelajar (DKN CBP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) mengingatkan peran dan tugas CBP bukan hanya sebagai pasukan keamanan internal, akan tetapi bertugas sebagai garda depan Nahdlatul Ulama dalam rangka membentengi dari masuknya faham radikalisme anti-Pancasila di tingkat pelajar serta mengawal ideologi aswaja an Nahdliyah dan menjaga keutuhan NKRI.
Demikian dikatakan DKN CBP IPNU Dede Rosyadi pada acara pengukuhan Pengurus Dewan Koordinasi Wilayah (DKW) CBP IPNU dan Korp Pelajar Putri (KKP) IPPNU Jawa Tengah Periode 2017 - 2019, Ahad (16/4) di Gedung Bakorwil 3 Kota Pekalongan.
Dikatakannya, upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengganti Pancasila serta upaya memecah belah keutuhan NKRI adalah menjadi tugas utama CBP dan KPP khususnya dalam lingkup pelajar di lingkungan Nahdlatul Ulama.
"Ada tugas penting bagi CBP dan KPP sebagai garda depan membantu NU membentengi pelajar dari gerakan ideologi anti-Pancasila, Radikalisme dan intoleransi yang saat ini sudah masuk di kalangan pelajar," ujar Rosyadi.
Sementara itu, Komandan DKW CBP IPNU jawa Tengah Ferial Farhan kepada NU Online mengatakan, dipilihnya Kota Pekalongan sebagai tempat pengukuhan, yakni sebagai upaya mengingatkan kembali sejarah terbentuknya CBP dan semangat akan lahirnya KPP yang dilakukan pada tahun 1964 oleh Asnawi Latif.
Dikatakan, dengan semangat ini diharapkan akan muncul spirit baru dari kader kader CBP dan KPP se-Jawa Tengah yang lebih besar dan lebih bangga menjadi kader CBP dan KPP yang loyal terhadap organisasi.
Sebagaimana diketahui, kehadiran CBP yang semula bernama Corps Brigade Pembangunan (CBP) merupakan lembaga yang dibentuk pada tahun 1963 dalam hal itu dilatarbelakangi peristiwa persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia atau istilah populernya dikenal dengan istilah Gayang Malaysia. Peristiwa politik tersebut yang berkaitan dengan persengketaan antara Repuplik Indonesia dengan Malaysia memperebutkan daerah Kalimantan Utara (Serawak).
Kondisi riil yang terjadi pada saat itu untuk lebih jelas konteksnya yaitu politik luar negeri, terjadi pertentangan antara gagasan Presiden Soekarno yang anti imperalisme dengan pihak Barat yang berupaya menancapkan kukunya di wilayah Malaysia. Kemudian Presiden Soekarno menginstruksikan kepada elemen bangsa untuk segera membentuk sukarelawan perang dan siap menggayang Malaysia.
Instruksi Presiden tersebut secara lansung membuat seluruh elemen bangsa bersiap sedia untuk melawan imperalisme yang akan kembali menancapkan kukunya di wilayah Asia Tenggara, Asnawi Latif pada waktu itu selaku Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang merupakan bagian dari elemen bangsa merasa terpanggil untuk berjuang bersama melawan iperalisme dari bangsa barat, yang terbentuk dari kalangan pelajar Nahdliyin yang kemudian dinamakan Sukarelawan Pelajar.
Deklarasi dibentuknya sukarelawan Pelajar diadakan di Djogjakarta yang pada saat itu merupakan lokasi dari kantor pusat PP IPNU, dan di barengi dengan parade militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan wujud dari kesiapan RI untuk Menggayang Malaysia.
Sejak saat itulah kemudian Sukarelawan Pelajar yang dibentuk oleh Asnawi Latif tersebut berjuang demi memperjuangkan negara dan bangsa untuk keutuhan NKRI. Sukarelawan ini yang merupakan embrio atau cikal bakal bagi berdirinya Corps Brigade Pembangunan (CBP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang kemudian ditetapkan pada Konferensi Besar IPNU di Pekalongan pada tanggal 25–1 Oktober 1964 dengan nama Corps Brigade Pembangunan (CBP), yang kemudian dikenal dengan Doktrin Pekalongan. (Abdul Muiz/Mukafi Niam)
