Jakarta, NU Online
Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Muhyidin Ishaq mengingatkan Nahdliyin untuk tidak membawa-bawa NU secara organisasi ke ranah politik praktis. Ia mengimbau agar menjadikan NU sebagai organisasi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bangsa, bukan demi tujuan bagi kelompok tertentu. 

Kiai Muhyidin juga mewanti-wanti kepada partai politik untuk tidak memanfaatkan NU demi memuluskan kepentingan politik praktis. Sebab, ia menegaskan bahwa NU tidak terikat dengan organisasi politik mana pun. 

"NU sebagai jam’iyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan mana pun juga, serta tidak berpolitik praktis. Karena itu saya instruksikan kepada seluruh warga Nahdliyin di wilayah DKI Jakarta, untuk taat terhadap arahan PBNU, serta tidak membawa NU pada politik praktis," tegas Kiai Muhyidin melalui keterangan tertulis, Rabu (8/11/2023). 

Menurutnya, sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah jelas dengan melarang siapa pun menggunakan lembaga NU untuk politik praktis, termasuk dalam dukungan kepada salah satu calon presiden (capres). 

“PBNU juga akan memberikan sanksi kepada warga NU yang sengaja mengabaikan instruksi ini. Sanksi sebelumnya pernah diberikan kepada pengurus NU yang menggelar deklarasi capres di kantor NU,” kata Kiai Muhyidin, mengingatkan.

Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Cilandak, Jakarta Selatan ini menegaskan, NU adalah jam’iyyah diniyyah islamiyyah ijtima’iyyah atau perkumpulan keagamaan Islam dan kemasyarakatan. 

“Tujuan besar dari berdirinya NU pun bukan untuk lingkup kecil, tetapi untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat serta martabat manusia,” tegas Kiai Muhyidin.

Dengan dasar itu, ia menegaskan bahwa sangat disayangkan jika NU digunakan oleh sekelompok pihak tertentu, karena akan bersifat jangka pendek dan sektoral. Meski begitu, Kiai Muhyidin menjelaskan bahwa NU sangat menghormati hak setiap warga dalam menggunakan hak berpolitik. Namun, ia meminta warga NU untuk bijak dalam menghadapi tahun politik seperti saat ini.

"Keberadaan NU senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa. NU menempatkan segenap warganya untuk aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur," terangnya.

PBNU Tegaskan Tak Berpolitik Praktis

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf di berbagai kesempatan berulang kali menyatakan sikap NU yang tidak berpolitik praktis. Gus Yahya pun tak segan-segan menegur pengurus yang kedapatan menggunakan NU secara kelembagaan untuk kepentingan politik. 

“Kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik praktis, langsung kita tegur,” tegas Gus Yahya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/9/2023). 

Terbaru, Gus Yahya meminta kepada para pengurus PBNU yang terlibat dalam tim sukses salah satu bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk cuti atau mundur dari kepengurusan. 

“Kalau dia posisinya resmi, ya harus cuti atau bahkan harus mundur. Tergantung nanti ada kategori-kategori dalam aturan yang kami miliki. Kalau memang posisinya resmi, umpamanya resmi jadi tim sukses, itu ada aturan-aturannya. Tapi kalau cuma pribadi, tidak jadi apa-apa, sebagai rakyat, ya kita tidak bisa halangi," jelas Gus Yahya di Kantor PBNU, Selasa (31/10/2023).