Daerah
Soal 5 Hari Sekolah, Ribuan Warga Banyumas Tuntut Jokowi Copot Muhajir
Selasa, 8 Agustus 2017 | 06:03 WIB
Purwokerto, NU Online
Lebih dari 10 ribu massa Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencopot Muhajir Effendi dari jabatan Mendikbud dalam sebuah aksi massa di alun-alun Kota Purwokerto, Banyumas, Senin (7/8). Tuntutan ini lahir dari sikap Mendikbud Muhajir yang dinilai tidak mau mendengarkan usulan banyak elemen masyarakat termasuk NU untuk membatalkan program 5 hari kerja di sekolah.
"Oleh karena itu kita minta Presiden Jokowi Tegas dan menindak Mendikbud agar dunia pendidikan kita tidak gaduh. Mendikbud telah melecehkan banyak suara penting di negara ini dengan tetap memberlakukan program fullday school," kata Ketua PCNU Banyumas KH. Maulana Ahmad Hasan kepada pers, di sela-sela aksi, Senin (7/8).
Ia mengatakan, tuntutan agar mendikbud Muhajir mundur dan dicopot dari jabatannya bisa dibatalkan jika ia bersedia mencabut permendikbud No.23 tahun 2017 tentang 5 hari sekolah.
"Maka tuntutan kami tegas, batalkan 5 hari sekolah atau copot Muhajir," tegas KH Maulana Ahmad Hasan (Gus Hasan).
Ia mengatakan jika tuntutanya tidak dikabulkan Keluarga Besar NU Banyumas akan menggelar aksi lagi baik di Banyumas ataupun di Jakarta.
Gus Hasan mengatakan, dengan program 5 hari sekolah, ribuan pelajar SMP dan SMA di Banyumas tidak bisa mengikuti pendidikan agama di madrasah diniyah karena waktunya habis di sekolah. "Bagaimana mau ngaji (belajar di madin), jika pulang sampai rumah sudah menjelang maghrib. Sedangkan madin rata-rata dimulai sehabis ashar atau sekitar pukul 15.00," kata Gus Hasan.
Sementara itu, Korlap Aksi, Taufik Hidayat, mengatakan, aksi damai ini diiukti oleh seluruh Keluarga Besar NU Banyumas yang melibatkan PCNU, Muslimat, Fatayat, GP Ansor, Banser, PMII , IPNU-IPPNU, pelajar Maarif, dan santri-santri pondok pesantren.
"Maka aksi ini tidak main-main, NU selama ini diam diolok-olok dan dibully oleh kelompok Islam garis keras, tetapi jika lembaga pendidikan diusik dan dirugikan, maka kita tidak akan tinggal diam. Kami akan beraksi," kata Taufik Hidayat. (Agus Azka/Alhafiz K)
Lebih dari 10 ribu massa Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencopot Muhajir Effendi dari jabatan Mendikbud dalam sebuah aksi massa di alun-alun Kota Purwokerto, Banyumas, Senin (7/8). Tuntutan ini lahir dari sikap Mendikbud Muhajir yang dinilai tidak mau mendengarkan usulan banyak elemen masyarakat termasuk NU untuk membatalkan program 5 hari kerja di sekolah.
"Oleh karena itu kita minta Presiden Jokowi Tegas dan menindak Mendikbud agar dunia pendidikan kita tidak gaduh. Mendikbud telah melecehkan banyak suara penting di negara ini dengan tetap memberlakukan program fullday school," kata Ketua PCNU Banyumas KH. Maulana Ahmad Hasan kepada pers, di sela-sela aksi, Senin (7/8).
Ia mengatakan, tuntutan agar mendikbud Muhajir mundur dan dicopot dari jabatannya bisa dibatalkan jika ia bersedia mencabut permendikbud No.23 tahun 2017 tentang 5 hari sekolah.
"Maka tuntutan kami tegas, batalkan 5 hari sekolah atau copot Muhajir," tegas KH Maulana Ahmad Hasan (Gus Hasan).
Ia mengatakan jika tuntutanya tidak dikabulkan Keluarga Besar NU Banyumas akan menggelar aksi lagi baik di Banyumas ataupun di Jakarta.
Gus Hasan mengatakan, dengan program 5 hari sekolah, ribuan pelajar SMP dan SMA di Banyumas tidak bisa mengikuti pendidikan agama di madrasah diniyah karena waktunya habis di sekolah. "Bagaimana mau ngaji (belajar di madin), jika pulang sampai rumah sudah menjelang maghrib. Sedangkan madin rata-rata dimulai sehabis ashar atau sekitar pukul 15.00," kata Gus Hasan.
Sementara itu, Korlap Aksi, Taufik Hidayat, mengatakan, aksi damai ini diiukti oleh seluruh Keluarga Besar NU Banyumas yang melibatkan PCNU, Muslimat, Fatayat, GP Ansor, Banser, PMII , IPNU-IPPNU, pelajar Maarif, dan santri-santri pondok pesantren.
"Maka aksi ini tidak main-main, NU selama ini diam diolok-olok dan dibully oleh kelompok Islam garis keras, tetapi jika lembaga pendidikan diusik dan dirugikan, maka kita tidak akan tinggal diam. Kami akan beraksi," kata Taufik Hidayat. (Agus Azka/Alhafiz K)
