Doa Bersama Digelar di Masjid Istiqlal di Tengah Rentetan Problem Rakyat

Jakarta, NU Online

Kementerian Agama (Kemenag) RI menggelar Doa Bersama untuk Kemaslahatan Bangsa di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026) di tengah masalah-masalah bangsa dan negara. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara serentak oleh jajaran Kemenag di berbagai daerah.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, doa bersama tersebut digelar berdasarkan imbauan Kemenag kepada seluruh jajaran, mulai dari kantor wilayah hingga kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

“Sesuai dengan imbauan kami, seluruh Indonesia melalui Kakanwil, juga kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota sampai ke tingkat bawah, melakukan doa dan syukur bersama,” katanya seusai Dialog Lintas Agama di Masjid Istiqlal, Kamis (12/11/2026).

Melalui kegiatan tersebut, Menag berharap Indonesia dapat terbebas dari berbagai kesulitan yang dihadapi bangsa, mulai dari persoalan ekonomi dan keamanan hingga lingkungan.

“Semoga kesulitan-kesulitan ini bisa diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga tercipta kembali kesejahteraan, kedamaian keluarga, dan seluruh makhluk,” harapnya.

Menurutnya, kondisi Indonesia saat ini patut disyukuri. Ia berharap masyarakat Indonesia tidak mengalami tekanan kehidupan seberat yang dirasakan penduduk di sejumlah negara lain.

“Wabil khusus di Indonesia, kita agar tidak terganggu dengan berbagai macam kesulitan ekonomi seperti yang terjadi di berbagai negara,” imbuhnya.

Jamaah Soroti Pengawasan Pesantren

Sementara itu, salah satu jamaah asal Jakarta Timur, M Januar Arofah, berharap pemerintah meningkatkan upaya penanganan berbagai persoalan kebangsaan dan keagamaan, termasuk masalah yang terjadi di lingkungan pesantren.

Ia menyoroti kasus kekerasan seksual atau tindak asusila yang melibatkan oknum di lingkungan pesantren. Menurutnya, tindakan tersebut dapat terjadi ketika ada pihak yang menyalahgunakan nama agama dan kewenangan.

“Itu yang melakukan tindak asusila itu oknum-oknum yang memang mengatasnamakan pondok pesantren,” katanya.

Ia juga menilai persoalan tersebut berkaitan dengan lemahnya kualifikasi dan pengawasan terhadap pendirian lembaga pendidikan berbasis Islam. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi, termasuk standardisasi pengelolaan pesantren.

“Pemerintah juga harus menggencarkan pengawasannya, misalnya kayak standardisasi pesantren ramah anak,” ujar santri Pondok Pesantren Az-Ziyadah, Klender, Jakarta Timur, itu.