Daerah
Untuk Jokowi, Nahdliyin Jombang Sebar Baliho Penolakan Kebijakan Sekolah Lima Hari
Senin, 21 Agustus 2017 | 23:05 WIB
Jombang, NU Online
Sejumlah warga Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Jombang menyebar alat praga yaitu baliho, banner, dan sejenisnya yang berisi penolakan terhadap Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah atau Lima Hari Kerja di Sekolah (Sekolah Senin-Jumat).
Penyebaran alat praga ini hampir merata di setiap daerah di Kota Santri. Tampak terlihat di wilayah Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Ploso, Jombang Kota dan di beberapa titik lain di Jombang.
Pada alat praga ini juga berisi tulisan yang maksud dan tujuannya tidak jauh berbeda, hanya soal penyusunan redaksi yang sedikit berbeda. Tulisan tersebut adalah seruan penolakan atas penerapan full day school (FDS) atau sekolah lima hari yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo.
Misalnya di wilayah Mojowarno, banner itu bertuliskan "Pak Joko, kami menolak kebijakan lima hari sekolah, selamatkan Madrasah Diniyah & TPQ". Kemudian di Ploso, suatu banner dipampang di sebuah gedung dengan tulisan "Pak Joko, kami menolak 5 hari sekolah, selamatkan Madrasah Diniyah & TPQ".
Sementara itu, Ketua PCNU Jombang KH Salmanudin Yazid saat dikonfirmasi membenarkan adanya penyebaran alat praga penolakan kebijakan sekolah lima hari oleh nahdliyin Jombang.
Penolakan melalui alat praga ini diakuinya memang intruksi resmi dari PWNU Jawa Timur kepada masing-masing PCNU di lingkup Jawa Timur. "Nggeh (iya), itu intruksi resmi PWNU Jawa Timur, selanjutnya PCNU menindaklanjuti," katanya, Senin (21/8).
Sebelumnya, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jombang juga menyerukan penolakan atas kebijakan sekolah lima hari. Dalam pandangan para guru NU ini, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 jika dipaksakan diterapkan secara nasionalis maka akan mencedrai khususnya Madrasah Diniyah dan TPQ yang selama ini sudah berjalan dengan baik di sejumlah daerah di Indonesia. (Syamsul Arifin/Alhafiz K)
Sejumlah warga Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Jombang menyebar alat praga yaitu baliho, banner, dan sejenisnya yang berisi penolakan terhadap Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah atau Lima Hari Kerja di Sekolah (Sekolah Senin-Jumat).
Penyebaran alat praga ini hampir merata di setiap daerah di Kota Santri. Tampak terlihat di wilayah Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Ploso, Jombang Kota dan di beberapa titik lain di Jombang.
Pada alat praga ini juga berisi tulisan yang maksud dan tujuannya tidak jauh berbeda, hanya soal penyusunan redaksi yang sedikit berbeda. Tulisan tersebut adalah seruan penolakan atas penerapan full day school (FDS) atau sekolah lima hari yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo.
Misalnya di wilayah Mojowarno, banner itu bertuliskan "Pak Joko, kami menolak kebijakan lima hari sekolah, selamatkan Madrasah Diniyah & TPQ". Kemudian di Ploso, suatu banner dipampang di sebuah gedung dengan tulisan "Pak Joko, kami menolak 5 hari sekolah, selamatkan Madrasah Diniyah & TPQ".
Sementara itu, Ketua PCNU Jombang KH Salmanudin Yazid saat dikonfirmasi membenarkan adanya penyebaran alat praga penolakan kebijakan sekolah lima hari oleh nahdliyin Jombang.
Penolakan melalui alat praga ini diakuinya memang intruksi resmi dari PWNU Jawa Timur kepada masing-masing PCNU di lingkup Jawa Timur. "Nggeh (iya), itu intruksi resmi PWNU Jawa Timur, selanjutnya PCNU menindaklanjuti," katanya, Senin (21/8).
Sebelumnya, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jombang juga menyerukan penolakan atas kebijakan sekolah lima hari. Dalam pandangan para guru NU ini, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 jika dipaksakan diterapkan secara nasionalis maka akan mencedrai khususnya Madrasah Diniyah dan TPQ yang selama ini sudah berjalan dengan baik di sejumlah daerah di Indonesia. (Syamsul Arifin/Alhafiz K)
