Jakarta, NU Online

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mendeklarasikan untuk mengalihfungsikan kembali Museum Hagia Sophia (Ayasofya) menjadi masjid. Keputusan melalui sebuah dekrit ini diambil setelah pengadilan Turki mencabut status museum yang disematkan kepada Hagia Sophia pada Jumat (10/7).

“Keputusan telah diambil untuk menyerahkan manajemen Masjid Ayasofya (Hagia Sophia) pada Direktorat Urusan Agama dan membukanya untuk ibadah,” demikian bunyi keputusan yang ditandatangani Erdogan dikutip dari lama aljazeera.com dan dimuat di Twitter Pribadi Erdogan.

Sebelumnya Dewan Negara telah melakukan persidangan dan mengambil keputusan untuk membatalkan keputusan kabinet di zaman kepemimpinan Kemal Ataturk pada 1934 yang mengubah fungsi Hagia Sophia menjadi museum. Persidangan Dewan Negara ini membatalkan keputusan yang sudah berjalan enam abad ini.

"Keputusan kabinet pada 1934 yang mengakhiri pemanfaatan Hagia Sophia sebagai masjid dan mengubahnya jadi museum tak sesuai dengan hukum," ujar Dewan Negara.

Usaha ini merupakan puncak keinginan Erdogan yang telah berulang kali menyatakan keinginan untuk mengubah fungsi bangunan yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia. Erdogan menegaskan bahwa keputusan terkait Hagia Sophia ini merupakan kedaulatan Turki.

Dikutip dari Anadolu Agency, Juru bicara kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin, menyatakan keputusan ini tidak akan menghilangkan identitas Hagia Sophia warisan sejarah dunia. Keputusan ini tidak akan menghalangi wisatawan lokal atau asing untuk berkunjung. Realisasi keputusan ini rencananya akan ditandai dengan penyelenggaraan shalat Jumat di Hagia Sophia pada 24 Juli 2020 mendatang.

Keputusan ini pun disesalkan oleh berbagai pihak termasuk dari dalam negeri sendiri. Menteri Kebudayaan Turki, Lissa Mendoni, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan Erdogan.

"Nasionalisme yang ditunjukkan Erdogan membuat negara ini mundur enam abad," kata Mendoni dalam sebuah pernyataannya.

Kekecewaan juga datang dari Uni Eropa (UE). Dikutip dari Reuters, Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell menyatakan bahwa keputusan Dewan Negara Turki yang menganulir salah satu keputusan penting Turki modern serta keputusan Presiden Erdogan untuk menempatkan monumen di bawah pengelolaan Presidensi Urusan Agama sangat disesalkan.

UNESCO sendiri menyesalkan keputusan yang tidak melibatkan dialog ini. Dalam pernyataan tertulisnya UNESCO meminta otoritas di Turki untuk membuka dialog secepatnya demi menghindari pudarnya nilai universal pada warisan berharga ini. Keputusan Turki juga akan dievaluasi oleh Komite Warisan Dunia.

Pewarta: Muhammad Faizin

Editor: Alhafiz Kurniawan