Yerusalem, NU Online
Satu juta orang telah menandatangani sebuah dokumen yang dinamakan Piagam Palestina (Palestine Charter). Dokumen tersebut diluncurkan oleh para raktivis Uni Emirat Arab (UEA) yang menentang normalisasi hubungan diplomatik UEA dan Israel. 

Dikutip NU Online dari laman kantor berita Palestina, WAFA, Kamis (17/9), The Emirati League for Resisting Normalization mengumumkan bahwa jumlah penandatangan Piagam Palestina telah mencapai satu juta. 

Bekerja sama dengan sekelompok organisasi Arab dan internasional, The Emirati League meluncurkan kampanye untuk mendukung perjuangan Palestina dan menolak normalisasi dengan menandai ‘Rakyat Melawan Normalisasi (Peoples Against Normalization)’ di semua media sosial.

Kampanye ini diluncurkan untuk menolak normalisasi hubungan diplomatif antara UEA, Bahrain, dan Israel. “Perasaan tanggung jawab mendorong kami untuk meluncurkan kampanye ‘Rakyat Melawan Normalisasi’ dan menandatangani Piagam Palestina bertepatan dengan kesepakatan normalisasi antara UEA dan Bahrain di satu sisi, dan Israel di sisi lain,” kata kelompok tersebut.

Sebagaimana diketahui, pada Selasa (15/9), Menteri Luar Negeri UEA dan Bahrain, serta Perdana Menteri Israel menandatangani draf perjanjian damai bilateral dan ‘Abraham Accords’ dengan AS sebagai pengamat di Gedung Putih, Washington.

Ratusan demonstran pro-Palestina menggelar aksi unjuk rasa di luar Gedung Putih, Washington, ketika perwakilan dari UEA dan Bahrain, Perdana Menteri Israel, dan Presiden Amerika Serikat menandatangani perjanjian untuk membangun hubungan diplomatik.  

Mereka datang dengan membawa bendera Palestina dan meneriakkan slogan: ‘Jangan benci, jangan takut, Bibi (panggilan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu) tidak diterima di sini’ dan ‘Pendudukan adalah kejahatan, normalisasi adalah kejahatan’. Menurut mereka, perjanjian damai akan membuat Palestina lebih dirugikan.  

“Kami di sini hari ini karena tidak ada normalisasi dengan Israel tanpa melibatkan Palestina,” kata Jinan Deena, penyelenggara nasional untuk Komite Anti-Diskriminasi Arab Amerika, dikutip laman Middle East Eyes, Rabu (16/9).

Sementara itu, otoritas Palestina mengecam normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel. Menteri Urusan Sosial Palestina Ahmad Majdalani menganggap, normalisasi hubungan antara Bahrain, UEA, dan Israel tersebut sebagai ‘tusukan dari belakang terhadap perjuangan Palestina dan rakyatnya’.  

Menghadapi negara-negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel tersebut, faksi-faksi politik Palestina yang selama ini terpecah melakukan pembicaraan multilateral secara intensif untuk memulihkan persatuan dan memperbaiki perpecahan antara Jalur Gaza dan Tepi Barat.  

Dilansir laman Aljazeera, Selasa (15/9), kelompok-kelompok Palestina yang dipimpin oleh Hamas dan Fatah menyetujui ‘kepemimpinan terpadu’. Kepemimpinan ini terdiri dari semua faksi dan akan memimpin perlawanan rakyat Palestina yang komprehensif terhadap pendudukan Israel.

Pewarta: Muchlishon
Editor: Fathoni Ahmad