Palestina Tegaskan Perjanjian UEA, Bahrain, dan Israel Tak Akan Membawa Perdamaian

Ramallah, NU Online
Perwakilan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Israel menandatangani perjanjian di Gedung Putih, Washington pada Selasa (15/9). Kepresidenan Palestina menegaskan, apa yang terjadi di Gedung Putih tidak akan membawa perdamaian di kawasan selama AS dan Israel tidak mengakui hak-hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dan berkelanjutan—dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya- dan menyelesaikan masalah pengungsi Palestina sesuai dengan Resolusi 194.

Menurut sebuah pernyataan, ditegaskan bahwa mereka tidak akan mendelegasikan seseorang untuk berbicara atas nama rakyat Palestina dan atas nama Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)—satu-satunya wakil rakyat Palestina yang sah.

“Masalah utamanya bukan antara negara-negara yang menandatangani perjanjian dan Israel, tetapi dengan rakyat Palestina yang menderita di bawah pendudukan,” demikian pernyataan yang dikeluarkan Kepresidenan Palestina, seperti diberitakan kantor berita negara itu, WAFA, Selasa (15/9).

Kepemimpinan Palestina menegaskan, perdamaian, keamanan, dan stabilitas tidak akan tercapai di kawasan tanpa penghentian pendudukan dan rakyat Palestina mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam resolusi legitimasi internasional.

Presidensi juga memperingatkan, upaya melewati rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka—yang diwakili PLO akan berdampak serius, di mana AS dan Israel akan menanggungnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Luar Negeri UEA dan Bahrain, serta Perdana Menteri Israel tengah berada di Gedung Putih, Washington pada Selasa (15/9) untuk menandatangani draf perjanjian damai bilateral dan ‘Abraham Accords’ dengan AS sebagai pengamat.

“Kepada tamu terhormat kami dari Israel, UEA, dan Bahrain, selamat atas prestasi luar biasa ini,” kata Presiden AS Donald Trump di akun Instagramnya, Rabu (16/9).

Klausul perjanjian damai ketiga negara tersebut belum terungkap. Namun ada laporan bahwa UEA meminta Israel agar menangguhkan rencana aneksasi wilayah Tepi Barat.  

Menghadapi negara-negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel tersebut, faksi-faksi politik Palestina yang selama ini terpecah melakukan pembicaraan multilateral secara intensif untuk memulihkan persatuan dan memperbaiki perpecahan antara Jalur Gaza dan Tepi Barat. 

Dilansir laman Aljazeera, Selasa (15/9), kelompok-kelompok Palestina yang dipimpin oleh Hamas dan Fatah menyetujui ‘kepemimpinan terpadu’. Kepemimpinan ini terdiri dari semua faksi dan akan memimpin perlawanan rakyat Palestina yang komprehensif terhadap pendudukan Israel.
 

Pewarta: Muchlishon
Editor: Fathoni Ahmad