Jakarta

Pergunu Jakarta Selatan: Pelaksanaan MBG saat Libur Nataru Berpotensi Timbulkan Persoalan

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:00 WIB

Pergunu Jakarta Selatan: Pelaksanaan MBG saat Libur Nataru Berpotensi Timbulkan Persoalan

Petugas menyiapkan makanan bergizi gratis untuk siswa di salah satu sekolah. Pergunu Jakarta Selatan menolak pelaksanaan MBG saat libur Nataru karena dinilai tidak efektif dan berpotensi memboroskan anggaran. (Foto: Istimewa)

Jakarta Timur, NU Online Jakarta

Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jakarta Selatan menolak keras kebijakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap dijalankan saat sekolah libur dengan skema pengantaran makanan ke rumah siswa. Program ini dinilai menuai keberatan dari berbagai kalangan karena kurang tepat dilaksanakan di masa libur sekolah.

 

Pergunu Jakarta Selatan menilai pelaksanaan MBG saat libur berpotensi tidak efektif dan tidak efisien. Sistem distribusi yang berbeda dari kondisi normal berisiko menimbulkan persoalan pendataan, pengawasan, dan pemborosan anggaran.

 

"Pelaksanaan MBG saat libur berpotensi tidak efektif dan tidak efisien, karena sistem distribusi yang berbeda dari kondisi normal berisiko menimbulkan persoalan pendataan, pengawasan, dan pemborosan anggaran. Pengantaran ke rumah siswa juga menambah beban logistik yang tidak kecil," demikian keterangan yang diterima NU Online Jakarta, Selasa (23/12/2025).

 

Melalui pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Akhmad Nizar dan Sekretaris M. Balya Abul Abbas, Pergunu Jakarta Selatan menyampaikan empat poin terkait kebijakan BGN yang tetap melanjutkan pelaksanaan MBG di masa libur Natal dan Tahun Baru.

 

Poin pertama, organisasi profesi guru ini menegaskan penolakannya terhadap pelaksanaan MBG saat libur Nataru. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak tepat secara waktu, kurang efektif dalam pelaksanaan, serta berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. 

 

"Kami menolak keras kebijakan pelaksanaan MBG di saat libur Nataru karena dinilai tidak tepat secara waktu, kurang efektif dalam pelaksanaan, serta berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Kebijakan publik seharusnya mempertimbangkan asas efisiensi, urgensi, dan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat," bunyi poin pertama pernyataan sikap tersebut.

 

Poin kedua, Pergunu Jakarta Selatan mendorong agar anggaran MBG dialihkan sementara untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta berbagai wilayah lain yang terdampak bencana.

 

"Kami mendorong agar anggaran MBG dialihkan sementara untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta berbagai wilayah lain yang terdampak bencana. Dalam kondisi darurat kemanusiaan, negara dan seluruh pemangku kebijakan wajib mengedepankan nilai empati, solidaritas, dan keberpihakan kepada masyarakat yang terdampak musibah," tulis pernyataan tersebut.

 

Poin ketiga, organisasi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama ini menilai masa libur Natal dan Tahun Baru seharusnya dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan MBG, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun dampak kebijakannya.

 

"Evaluasi ini penting agar kebijakan ke depan benar-benar tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan," demikian penegasan Pergunu Jakarta Selatan.

 

Selengkapnya klik di sini.