DPR Tegaskan Perlunya Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta, NU Online

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlunya evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) lantaran munculnya kasus keracunan di sejumlah daerah. Ia meminta evaluasi dilakukan bersama-sama, bukan dengan saling menyalahkan.

“Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).

Puan menekankan, DPR akan turun langsung meninjau lokasi-lokasi penyelenggaraan MBG yang diduga bermasalah. Ia ingin memastikan sumber persoalan, apakah berasal dari dapur penyedia atau dari sekolah tempat makanan dibagikan?

“Untuk melihat secara langsung itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengawasan ini menjadi bagian penting dari fungsi DPR untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan awal, yakni memberikan makanan sehat dan aman bagi anak-anak.

Puan berharap, langkah evaluasi yang menyeluruh bisa mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai MBG menyimpan banyak persoalan. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut ada tujuh skandal besar yang membayangi program ini. Mulai dari guru yang dijadikan tumbal dan dipaksa mengurus hal di luar tugasnya, konflik kepentingan pengelolaan dapur, hingga minimnya keterlibatan dinas pendidikan dan kesehatan dalam pengawasan.

Selain itu, Ubaid menyoroti lemahnya peran Badan Gizi Nasional (BGN) yang dianggap menutup informasi, standar gizi makanan yang rendah, serta ancaman serius terhadap hak anak. Ia juga menilai masyarakat sipil dan orang tua tidak diberi ruang untuk ikut mengawasi program.

Menurut JPPI, persoalan semakin berat karena anggaran MBG menyedot alokasi pendidikan. Ubaid mengingatkan bahwa masih banyak sekolah rusak, guru belum tersertifikasi, dan jutaan anak belum bisa bersekolah.

“Presiden jangan main-main dengan nyawa anak. Kalau evaluasi tidak dilakukan segera, MBG bisa menjadi petaka baru bagi dunia pendidikan kita,” tegasnya.