Jakarta, NU Online

Anggota Tim Akselerasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gus Ulun Nuha menyebutkan bahwa saat ini sudah ada 24 SPPG MBG yang beroperasi di lingkungan NU. Jumlah ini akan bertambah menjadi 50 titik pada awal Oktober 2025 mendatang.

“Saat ini yang mendaftar itu sudah 562 yayasan, baik pesantren maupun sekolah Ma'arif yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari 562, baru 267 yang sedang berproses, artinya sudah mendaftar di portal, sudah mulai bangun, sebagian sudah berada yang beroperasi,” ujarnya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

“Dari 267, sudah ada 24 yang telah beroperasi dan minggu depan akan ditambah 26 lagi, jadi total ada 50 awal Oktober,” sambung Gus Ulun.

Ia menyampaikan dalam nota kesepahaman (MoU) bersama Badan Gizi Nasional (BGN), PBNU berupaya menargetkan untuk mendirikan 1.000 titik SPPG hingga Desember 2025.


“Kita akan sosialisasikan dan akan support sepenuhnya kepada PCNU, PWNU yang memang siap dan mampu mendirikan SPPG,” ucapnya.

Gus Ulun menegaskan bahwa Tim Akselerasi SPPG MBG PBNU memiliki tugas untuk mengedukasi, mengakselerasi, dan memberikan konsultasi bagi pesantren yang ingin menjadi mitra MBG.

“Tidak semua orang mendapatkan informasi yang bagus, yang jernih, tidak semua kalangan juga clear dengan aturan-aturan. Karena itu kami akan melakukan sosialisasi, edukasi untuk menghindari kabar simpang siur, penipuan, dan macam-macam lainnya,” ucapnya.

Ia mengatakan bahwa sosialisasi dilakukan secara daring melalui zoom meeting maupun pertemuan langsung. Selain itu, tim juga menerima konsultasi dari pengasuh pesantren, pengurus PCNU dan PWNU, serta memberikan pendampingan secara dari awal hingga dapur beroperasi.

Gus Ulun menegaskan bahwa PBNU tidak berorientasi bisnis dalam pendampingan ini. 

“Kita tidak mengutip fee sama sekali. Justru kita membantu, dari sosialisasi, pendampingan, hingga dicarikan investor untuk modal,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberadaan tim ini juga penting untuk mencegah terjadinya kasus keracunan di dapur MBG.

Gus Ulun mengatakan, Tim Akselerasi SPPG MBG PBNU akan membuat kontrak dengan para pengelola dapur. Mereka wajib menjalankan SOP dengan baik.

“Tim juga akan melakukan monitoring langsung di lokasi dan berkonsultasi dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) terkait jaminan halal. Dengan begitu, kita berharap layanan yang diberikan tetap aman, halal, dan berkualitas,” pungkasnya.