Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada Selasa (10/3/2026).

Dalam aksi tersebut, PB PMII mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dinilai berpotensi mengancam kedaulatan nasional.

Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum PB PMII M Shofiyulloh Cokro bersama ratusan kader PMII dari berbagai wilayah. Massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dinamika geopolitik global yang dinilai semakin memengaruhi kedaulatan ekonomi, data, dan sumber daya alam Indonesia.

Dalam orasinya, Cokro menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri tegak sebagai negara berdaulat yang tidak tunduk pada kepentingan politik dan ekonomi global yang merugikan rakyat.

“Indonesia tidak boleh menjadi bagian dari skema global yang justru melemahkan kedaulatan bangsa sendiri. Kita menolak segala bentuk tekanan politik dan ekonomi yang membuat Indonesia kehilangan kontrol atas perdagangan, data, maupun sumber daya alamnya,” tegas Cokro di hadapan massa aksi.

Ia juga mendesak pemerintah Indonesia untuk segera keluar dari Board of Peace (BoP) yang dinilai berpotensi menjadi instrumen kepentingan geopolitik negara-negara besar.

Menurutnya, kebijakan luar negeri Indonesia harus kembali berpijak pada prinsip kemandirian nasional dan politik bebas aktif yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Selain isu tersebut, PB PMII juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain dalam aksi itu.

Pertama, mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan kerja sama perdagangan yang dinilai merugikan melalui skema Agreement on Reciprocal Trade (ART). Skema tersebut dianggap berpotensi membuka celah dominasi ekonomi asing terhadap pasar domestik.

Kedua, menolak seluruh bentuk aset dan ekspansi industrialisasi yang terafiliasi dengan kepentingan Israel di berbagai sektor ekonomi. Sikap tersebut, menurut PB PMII, merupakan bagian dari konsistensi dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina serta penolakan terhadap praktik penjajahan dan penindasan.

Ketiga, PB PMII menekankan pentingnya menjaga kedaulatan data nasional di tengah meningkatnya dominasi perusahaan teknologi global. Indonesia, menurut mereka, tidak boleh kehilangan kontrol terhadap data warganya yang kini menjadi komoditas strategis dalam ekonomi digital dunia.

Keempat, PB PMII mendesak Amerika Serikat untuk segera menghentikan genosida dan memperkuat penegakan hak asasi manusia secara nyata, bukan sekadar retorika diplomatik.

Kelima, PB PMII meminta pemerintah Indonesia meninjau kembali hubungan bilateral yang berkaitan dengan kebijakan tarif ekspor-impor antara Amerika Serikat dan Israel yang dinilai berpotensi merugikan posisi perdagangan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Keenam, PB PMII menegaskan bahwa kedaulatan sumber daya alam harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi nasional.

“Sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia. Tidak boleh ada skema perdagangan, investasi, atau tekanan geopolitik yang membuat bangsa ini kehilangan kendali atas kekayaan alamnya sendiri,” ujarnya.

Cokro menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari komitmen gerakan mahasiswa untuk terus mengawal kebijakan nasional agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat, keadilan global, serta nilai-nilai kemanusiaan.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. PB PMII juga menyatakan akan terus melakukan konsolidasi dengan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil guna memastikan kedaulatan Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.