Jakarta, NU Online

Aktivis pemuda menilai demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah pada momen Hari Sumpah Pemuda mencerminkan keresahan soal demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Aksi massa dinilai tidak hanya dipicu oleh satu kebijakan, tetapi juga oleh akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap persoalan ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, penegakan hukum, dan keadilan sosial.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah M. Nuril Anwar mengatakan, demonstrasi menjadi salah satu saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan ketika aspirasi mereka tidak cukup didengar atau kebijakan pemerintah belum menjawab kebutuhan publik.

"Satu kebijakan mungkin menjadi pemicu, tetapi di baliknya bisa terdapat kekecewaan yang telah lama terpendam," ujar Nuril kepada NU Online, Rabu (28/10/2026).

Menurutnya, pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan. Namun, kewenangan tersebut harus disertai tanggung jawab untuk mendengar aspirasi publik, menjelaskan dasar pengambilan keputusan, serta mengevaluasi kebijakan yang menimbulkan persoalan.

"Bagi saya, keberhasilan sebuah kebijakan tidak cukup diukur dari seberapa baik kebijakan itu dijelaskan oleh pemerintah, tetapi juga dari seberapa jauh kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan rakyat," imbuhnya.

Nuril menilai, tuntutan yang muncul dalam berbagai aksi demonstrasi mencakup persoalan lingkungan, prioritas anggaran, pendidikan, lapangan kerja, pemberantasan korupsi, hingga kebebasan sipil. Luasnya persoalan tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat tidak terbatas pada satu sektor kebijakan.

Ia juga menyoroti perbedaan cara pemerintah dan masyarakat dalam menilai keberhasilan pembangunan. Pemerintah, menurutnya, kerap menggunakan indikator makro.

"Naifnya, pemerintah sering kali melihat keberhasilan melalui indikator makro, seperti pertumbuhan ekonomi, realisasi anggaran, atau pembangunan infrastruktur," terangnya.

Sementara itu, masyarakat cenderung menilai keberhasilan dari pengalaman sehari-hari, seperti keterjangkauan biaya hidup, akses pendidikan, ketersediaan pekerjaan, keadilan hukum, dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat.

Ketika kedua cara pandang tersebut tidak bertemu, muncul kesenjangan antara keberhasilan yang diklaim pemerintah dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.

Meski demikian, Nuril mengingatkan bahwa tuntutan demonstran perlu ditelaah satu per satu. Tidak semua tuntutan dapat diselesaikan dalam waktu bersamaan, tetapi pemerintah tetap perlu memberikan tanggapan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Demonstrasi memang tidak otomatis membuat semua tuntutan harus langsung dipenuhi seketika itu, tetapi setiap tuntutan yang menyangkut kepentingan publik layak memperoleh jawaban yang serius dan dapat dipertanggungjawabkan," paparnya.

Ia menambahkan, demonstrasi dapat menjadi salah satu indikator kualitas demokrasi. Menurutnya, kualitas demokrasi juga terlihat dari kemampuan negara melindungi kebebasan warga sekaligus menjaga ketertiban umum tanpa mengorbankan salah satunya.

Nuril memahami bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan mengantisipasi potensi kericuhan. Namun, pengamanan demonstrasi, menurutnya, tidak boleh secara otomatis berubah menjadi upaya menghalangi warga yang hendak menyampaikan pendapat secara damai.

"Tetapi faktanya pengamanan demonstrasi tidak boleh secara otomatis berubah menjadi upaya menghalangi warga yang hendak menyampaikan pendapat secara damai," kata dia.

Baginya, tindakan aparat harus didasarkan pada indikasi konkret mengenai potensi pelanggaran hukum atau gangguan keamanan, bukan semata-mata dugaan bahwa seseorang akan mengikuti demonstrasi.

"Jangan sampai atas nama menjaga kondusivitas, ruang demokrasi justru menyempit. Keamanan memang penting, tetapi keamanan dalam negara demokratis harus berjalan beriringan dengan kebebasan sipil," tandasnya.

Respons Pemerintah terhadap Aksi

Di sisi lain, pemerintah menyatakan menghormati aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengatakan, kritik dan pengawasan publik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi sekaligus masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, termasuk melalui aksi demonstrasi, sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi," ujar Syahganda pada Rabu (28/10/2026) dikutip dari Antara.

Syahganda menyebut pemerintah memahami perhatian mahasiswa terhadap lima bidang, yakni lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

Menurutnya, pemerintah terus menangani berbagai persoalan tersebut melalui kebijakan dan program yang berjalan. Meski demikian, pemerintah mengakui bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan belum berarti seluruh persoalan masyarakat terselesaikan. Karena itu, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan masih diperlukan.