13 Tuntutan Massa Aksi Indonesia Gelap di Jakarta: Ciptakan Pendidikan Gratis hingga Reformasi Polri

Jakarta, NU Online

Massa Aksi yang terdiri dari ribuan mahasiswa menggelar aksi di sekitaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta, pada Senin (16/2/2025). Mereka semula akan aksi di depan Istana Presiden, tetapi hanya diperbolehkan di Patung Kuda.

Juru Bicara Aksi Indonesia Gelap Tegar Afriansyah mengatakan, aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia," katanya kepada NU Online di sekitaran Patung Kuda.

Berikut tuntutan Massa Aksi Indonesia Gelap yang diterima NU Online:

1. Ciptakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis serta Batalkan Pemangkasan Anggaran Pendidikan

Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya.

2. Cabut PSN Bermasalah: Wujudkan Reforma Agraria Sejati

Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

3. Tolak Revisi UU Minerba

Revisi UU Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara kritis.

4. Hapuskan Multifungsi ABRI

Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.

5. Sahkan RUU Masyarakat Adat

Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

6. Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan.

7. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik dan tidak menjadi alat politik semata.

8. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen

Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi, dan lindungi hak-hak buruh kampus.

9. Desak Prabowo Keluarkan Perppu Perampasan Aset

Korupsi adalah hal mendesak, dan hal ini harus segera diatasi melalui Perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

10. Tolak Revisi UU TNI, POLRI, dan Kejaksaan

Revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah pengawasan terhadap aparat.

11. Efisiensi dan Rombak Kabinet Merah Putih

Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat bermasalah.

12. Tolak Revisi Peraturan DPR Tentang Tata Tertib

Revisi Tata Tertib ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan DPR.

 

13. Reformasi Polri

Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.