Jakarta, NU Online

Pemerintah telah resmi menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali. Kebijakan ini berlaku selama dua minggu, mulai 3-20 Juli 2021 dan disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/7).

Terkait itu, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menyambut baik keputusan tersebut. Namun demikian, Alissa meminta agar keputusan tersebut benar-benar dilaksanakan. Ia juga berharap pemerintah tidak hanya membuat keputusan seperti itu saja, meskipun keputusan itu juga penting sebagai langkah untuk maju.

Hal tersebut ia sampaikan dalam tayangan Rossi bertajuk PPKM Darurat, Selamatkan Indonesia, Kamis (1/7) malam.

Seringkali, lanjut Alissa, apa yang terjadi di lapangan tidak sama dengan apa yang tertulis. Ia mencontohkan para relawan beberapa kali mengeluh soal IGD yang sudah hampir jebol dan kasus tabung oksigen di rumah sakit yang susah dicari. Namun, pejabat lokal dan pusat mengatakan masih ada dan bisa, semua itu hoaks.

Alissa juga mengungkapkan situasi masalah yang ada di lapangan dari mulai koordinasi yang kurang karena terperangkap oleh otonomi daerah, setiap daerah punya pilihan berbeda-beda dan tidak semua pemerintah daerah sejalan. “Oleh karena itu, keputusan ini menurutnya sangat dibutuhkan untuk strategi yang sifatnya terpusat,” ujarnya.

Alissa juga berpesan agar pemerintah memastikan perilaku masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan. Sebab, menurutnya, masyarakat Indonesia tidak cukup diingatkan dengan imbauan atau harapan kesadaran karena literasi masyarakat Indonesia masih sangat rendah.

Oleh karena itu, Alissa mengingatkan kepada pemerintah bahwa paksaan kepada masyarakat bukan hanya dengan mengeluarkan peraturan PPKM tertulis saja, tetapi harus antisipasi dan dipersiapkan infrastruktur untuk menegakkan itu.

"Jangan sampai jebol seperti kemarin saat mudik dan kasus beberapa waktu lalu di Jawa Timur masyarakat antre vaksinasi hingga menjebol pagar hal itu terjadi karena tidak adanya kesiapan," pinta Alissa.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dr Makky Zamzami meminta pemerintah agar benar-benar tegas dan sungguh-sungguh perketat peraturan yang telah ditetapkan.

“Misalnya kalau ada yang melanggar, maka ditarik saja izinnya selama beberapa bulan. (Atau) ada hotel yang membuat acara besar tanpa ada perizinan dan berkerumun maka di-suspend saja. Nah, hal-hal yang seperti iniah harus dijalani dengan ketat saat ini,” tutur dr Makky.

Kontributor: Suci Amaliyah
Editor: Syakir NF