Jakarta, NU Online

 

Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar meminta agar anggaran untuk madrasah tak dipotong. Ia menilai, mempertahankan hal itu merupakan bagian dari penegakan keadilan.

 

"Ini kalau dipotong lagi 12 triliun, apa artinya, Bu?," katanya saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, BPH dan Pelaksana BPKH dikutip NU Online pada Sabtu (15/3/2025) dari akun Youtube DPR RI.

 

Sampai saat ini, kata Menag, pihaknya mengaku bertanggung jawab mengelola lebih dari 20 ribu madrasah, rata-rata berafiliasi dengan pesantren. Akan tetapi jumlah tersebut dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari negara.

 

Pasalnya, ada perbedaan kebijakan negara antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Pembangunan bangunan, sarana dan prasarana (sarpras) hingga operasional sekolah negeri ditopang oleh negara. Sementara untuk madrasah yang dikelola swasta tak mendapatkan sikap serupa sehingga tampak terjadi ketimpangan.

 

Menag juga menyayangkan negara yang selama ini dinilai memperlakukan madrasah secara tak adil. Padahal, madrasah berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat dari bawah.

 

"Padahal kontribusinya terhadap negara dia jadi imam, dia jadi pegawai masyarakat, tokoh masyarakat, mubalig, dan seterusnya. Malah justru lebih laku di masyarakat adalah alumni madrasah itu daripada di seberang," ungkap Menag.

 

Oleh karena itu, Menag menegaskan agar anggaran untuk madrasah tak dikenakan pemangkasan sekaligus meminta Komisi VIII DPR untuk memperbaiki undang-undang teknis menyangkut madrasah. Sebab, hal ini adalah bagian dari penegakan keadilan negara terhadap tiap anak bangsa.

 

"Jadi saya minta bukan hanya ini, bahkan kalau perlu apa yang ada sekarang ditambahkan untuk memberikan subsidi terhadap sekolah ini. Ya, jangan ada penzaliman sesama anak bangsa," tegasnya.

 

"Nah, janganlah kiranya madrasah jadi penonton di negerinya sendiri, padahal mereka juga berkeringat untuk melayani masyarakat," tandasnya.