Batang, NU Online

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan dampak signifikan, tidak hanya dalam perbaikan status gizi masyarakat, tetapi juga dalam penguatan ekonomi berbasis komunitas, khususnya di lingkungan pesantren dan warga Nahdliyin.

Dadan menyampaikan bahwa hingga saat ini jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berafiliasi dengan NU terus meningkat. Dari puluhan unit yang telah beroperasi, jumlah tersebut akan bertambah seiring peresmian puluhan SPPG baru, sehingga totalnya mencapai ratusan unit yang melayani jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.

“Setiap SPPG bukan hanya unit layanan gizi, tetapi juga pusat perputaran ekonomi. Satu SPPG bisa mengelola dana hingga belasan miliar rupiah per tahun, yang sebagian besar dibelanjakan untuk bahan pangan dari masyarakat sekitar,” ujar Dadan di Pondok Pesantren Al Hasani Sikebo, Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, sekitar 70 persen anggaran MBG dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan seperti beras, telur, ayam, sayuran, ikan, dan susu. Pola ini secara langsung mendorong aktivitas petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM pangan lokal di sekitar pesantren dan komunitas NU.

Dadan menjelaskan bahwa keberadaan satu SPPG idealnya dibarengi dengan penguatan ekosistem produksi pangan. Untuk memenuhi kebutuhan beras saja, satu SPPG membutuhkan hasil panen dari belasan hektare lahan padi setiap tahun. Kebutuhan telur, ayam, jagung, pisang, dan ikan juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar.

“Santri, warga, dan pesantren bisa menjadi produsen sekaligus konsumen. Ini ekonomi sirkular. Produksi pangan dilakukan oleh warga NU, dibeli oleh SPPG, lalu dikonsumsi oleh santri dan masyarakat sendiri,” jelasnya.

Dari sisi gizi, Dadan menegaskan bahwa MBG membawa perubahan nyata pada pola konsumsi penerima manfaat. Jika sebelumnya banyak santri dan anak sekolah hanya mengonsumsi makanan sekadar mengenyangkan, kini asupan protein hewani menjadi lebih terjamin melalui menu telur, ayam, ikan, dan susu secara rutin.

Berdasarkan temuan lapangan BGN, sebagian besar santri di pesantren sebelumnya mengalami kekurangan protein. Namun, setelah MBG berjalan, kondisi tersebut mulai membaik seiring meningkatnya kualitas dan keberagaman menu makanan.

“Ini bukan sekadar memberi makan, tetapi intervensi gizi yang terukur. Dampaknya bukan hanya hari ini, tetapi untuk kualitas sumber daya manusia ke depan,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa mekanisme pendanaan MBG dilakukan secara langsung dari kas negara ke rekening SPPG, tanpa melalui perantara pemerintah daerah. Skema ini dirancang untuk menjaga transparansi, efisiensi, dan mencegah potensi penyimpangan anggaran.

“Tidak ada potongan sepeser pun. Jika ada praktik pemotongan di lapangan, itu pelanggaran dan harus dilaporkan,” tegasnya.

Dadan menilai keterlibatan NU sangat strategis dalam menyukseskan MBG secara nasional. Dengan jaringan pesantren yang luas dan basis sosial yang kuat, NU dinilai mampu menjadi mitra kunci negara dalam memperkuat ketahanan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.

Ke depan, BGN menargetkan perluasan MBG tidak hanya pada aspek intervensi gizi, tetapi juga edukasi pola makan sehat dan gaya hidup seimbang, agar dampak jangka panjang program semakin optimal.

“Program ini kami rancang agar semua pihak merasakan manfaat—anak-anak sehat, santri kuat, ekonomi bergerak, dan masyarakat semakin berdaya,” pungkasnya.