Jakarta, NU Online

Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, Ahmad Zainul Hamdi mengatakan multitrack diplomacy atau diplomasi multijalur merupakan bentuk diplomasi soft power yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Multitrack diplomacy adalah sebuah cara pandang terhadap proses diplomasi internasional sebagai sebuah sistem. 

 

"Multitrack diplomacy tidak hanya mengandalkan para diplomat resmi, namun memanfaatkan berbagai stakeholders untuk melakukan kerja-kerja diplomasi sesuai dengan kapasitasnya," ujarnya dalam kegiatan 

Tadarus Litapdimas Seri keenam, Selasa (12/5).
 

Diskusi tersebut dipandu langsung oleh Abd Basir, Kepala Seksi Pengabdian Masyarakat pada Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Direktorat PTKI. 

 

Menurut Zainul Hamdi diplomasi multijalur terdiri dari sembilan jalur yakni pemerintah, NGO dan profesional; bisnis atau perdagangan; perorangan atau individu; penelitian, pelatihan dan pendidikan; kegiatan advokasi; agama; dana; dan komunikasi dan media.

 

Hingga kini, kata Zainul Hamdi, agama menjadi salah satu jalur diplomasi yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyatakan bahwa ada lima prioritas polugri Indonesia 2019-2024.

 

"Dari lima prioritas ini, agama kembali masuk ke dalam skema polugri, terutama pada poin 'Peningkatan kontribusi Indonesia dan kepemiminan' karena di situ ada isu countering extremism," tambahnya.

 

Tadarus yang diikuti oleh sekitar 500-an peserta secara live lewat aplikasi Zoom dan 800-an lewat Youtube Pendis Channel berlangsung cukup dinamis. Karena kesempatan untuk berinteraksi langsung sangat terbatas, para peserta memberikan respon tertulis lewat dua aplikasi online itu.

 

Dalam rangka mengembangakan Islam moderat ke luar negeri, para peserta tadarus antara lain menekankan peran TKI/TKW di luar negeri. Yuni Setya Hartati dari STAINU Temanggung menekankan perlunya perhatian kepada TKI dengan memfasilitasi kegiatan keagamaan yang moderat. Sementara Ali Harahap menyatakan siap menjadi dai moderat bagi TKI jika program ini dijalankan. 

 

Gayung bersambut, pembahas Ahmad Zainul Hamdi mengungkapkan, sebagian TKI/TKW justru terlibat dalam pernyebaran paham-paham radikal, sehingga perhatian kepada para penyumbang devisa ini menjadi tak terelakkan dalam rangka penyebaran Islam moderat ke seluruh dunia.

 

Kepala Seksi Penelitian Mahrus El-Mawa mewakili direktorat PTKI dalam kesempatan itu mengatakan, moderasi beragama sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penelitian-penelitian bertema moderasi beragama yang dilakukan di lingkungan PTKI diharapkan bukan hanya untuk Kementerian Agama, tetapi juga kementerian dan lembaga lain yang terkait.

 

Editor: Kendi Setiawan